Pemkab Tabanan Terima Dipa 2021 Rp. 1,230 Triliun

Kamis, 26 November 2020 : 20.38
Sekda Tabanan I Gede Susila mewakili Pemkab Tabanan menerima DIPA dari Gubernur Wayan Kostere

Tabanan – Pemkab Tabanan pada Tahun Anggran 2021 menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1,230 Triliun dari Pemerintah Provinsi Bali. DIPA ini merupakan dasar dalam penggunaan anggaran yang telah disetujui Pemerintah Pusat.

Sekda Tabanan I Gede Susila mewakili Pemkab Tabanan menrima DIPA tersebut dari Gubernur Bali I Wayan Koster, di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (/11/2020).

Gubernur Koster usai penyerahan DIPA mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA secara Nasional oleh Bapak Presiden kepada para Menteri, Gubernur dan Pimpinan Lembaga Non Kementrian, pada hari Rabu 25 November 2020 di Istana Negara, Jakarta yang dilaksanakan secara virtual.

“Dengan melakukan penyerahan DIPA pada bulan November 2020, diharapkan Kementrian, Lembaga dan Daerah lain, bisa secara langsung melakukan pelelangan pekerjaan. Sehingga dapat merealisasikan programnya mulai awal bulan Januari 2021,” katanya.

Gubernur Koster menjelaskan, bahwa di Tahun 2020 Indonesia dan Provinsi Bali khususnya tak luput dari guncangan perekonomian yang mengakibatkan permasalahan bagi fundamental perekonomian Bali, sehingga harus dilakukan upaya dan penanganan pemulihannya di tengah-tengah masih berlangsungnya pandemi Covid-19.

“Tentu saja dalam kontek itu APBN akan menjadi instrument sebagai upaya kita untuk melakukan perbaikan perekonomian secara umum. Dan tentu kita berharap agar berdampak ke Daerah melalui anggara yang dialokasikan ke daerah maupun juga program-program Kementrian yang diluncurkan ke Daerah,” paparnya.

Disebutkan, secara substansi DIPA ini memiliki peran sebagai penjabaran program pembangunan dan pelayanan yang merupakan amanah rakyat yang harus direalisasikan dengan penuh tanggung-jawab.

“Prioritas Nasional tahun 2021 yang didukung pencapaiannya dengn alokasi anggaran adalah, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, megembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas politik hukum dan pertahanan keamanan serta transformasi pelayanan publik,” paparnya.

Gubernur Koster juga menegaskan, agar pemerintah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penggunaan anggaran harus betul-betul fokus memiliki prioritas yang jelas dengan sasaran yang terukur.

“Supaya anggaran yang ada, itu betul-betul secara efektif dan efisien dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” katanya mengingatkan.

Ditambahkan, sesuai dengan laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bali, Tahun 2021 Provinsi Bali mendapatkan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 11,848 triliun.

“Rinciannya, transfer ke daerah Rp. 11,169 triliun dan dana desa sebesar Rp. 679,12 milyar. Alokasi ini meningkat 6,53 persen dibandingkan tahun 2020,” ungkap Koster.

Sementara untuk alokasi belanja Satuan Kerja Vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah, dijelaskannya sebesar Rp. 12,19 Triliun. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini Pemerintah Pusat sangat bekerja keras sampai bisa meningkatkan alokasi dana ke daerah.

“Tapi Pemerintah melakukan upaya keras di bawah Pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, itu melakukan suatu terobosan besar memperluas ruang fiskal kita. Sehingga sumber pendanaan pembangunan itu bisa meningkat dan bisa dialokasikan sebagai bentuk belanja kepada daerah,” jelas Koster.(gus)

Bagikan Artikel

Rekomendasi