Mengembangkan Sinergitas BUMN, Membangun Kemandirian Ekonomi Bangsa

Selasa, 17 November 2020 : 07.31
Defiyan Cori/ist

Bulan November 2020 ini merupakan momentum yang istimewa bagi rakyat dan bangsa Indonesia, sebab tanggal 10 Nopember merupakan peringatan Hari Pahlawan ke-75 Tahun.

Penetapan peringatan Hari Pahlawan yang bertepatan pada Hari Selasa, tanggal 10 November 2020 itu didasari oleh Keputusan Presiden No. 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang ditandatangani oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Ir.Soekarno (almarhum).

Ditetapkannya 10 November sebagai Hari Pahlawan bukanlah tanpa alasan, yaitu oleh adanya peristiwa tanggal 10 November 1945 yang merupakan pertempuran antara arek-arek Surabaya dengan tentara Belanda.

Pertempuran tersebut telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa pejuang yang tewas saat melawan pasukan Netherlands-Indies Civil Administration (NICA) yang membonceng pada sekutu.

Peristiwa itu merupakan reaksi dari kedatangan Tentara Sekutu ke Surabaya pada Oktober 1945 yang dipimpin oleh Jenderal Mallaby dengan tujuan kembali ingin menguasai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang baru 2 bulan diproklamirkan kemerdekaanya.

Lalu, bagaimana memaknai Hari Pahlawan dalam perspektif pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), kehadiran BUMN serta keberlanjutannya, terutama terkait mandat konstitusi, Pasal 33 UUD 1945 sebagai hasil cipta, karsa dan karya para pendiri bangsa (founding father), yang tentu saja sangat patut pula kita pertahankan dengan segenap jiwa dan raga.

Artinya, Indonesia Yang Utama (Indonesia First) harus menjadi tujuan pembangunan bangsa dan negara.

Penguasaan Cabang Produksi Penting

Pernyataan ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 jelas memerintahkan, bahwa: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan" yang secara sederhana menafikkan kehadiran usaha orang per orang.

Apa saja kegiatan perekonomian yang harus disusun sebagai usaha bersama, maka hal itu tertera pada ayat 2 dan 3 didalam pasal tersebut.

Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang terdapat pada bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Terminologi penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting ini kemudian dimandatkan pada perusahaan negara atau dikenal saat ini sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selanjutnya publik dan pemangku kepentingan (stakeholders) juga harus memahami alasan mendasar Pasal 33 UUD 1945 (konstitusi ekonomi) tentang kepentingan perusahaan Negara memonopoli cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta tidak serampangan atau gebyah uyah melakukan penolakan monopoli konstitusional atau alamiah ini.

Latar belakang sejarah nasionalisasi BUMN-BUMN yang berasal dari perusahaan-perusahaan swasta (korporasi) Belanda dan asing lainnya yang melakukan kolonialisasi pada Ibu Pertiwi juga harus menjadi pertimbangan penting.

Sebab, secara konseptual terdapat perbedaan cukup mendasar penguasaan cabang-cabang produksi penting antara korporasi swasta yang dimiliki oleh orang per orang dengan BUMN yang bukan perusahaan perorangan.

Selain BUMN adalah entitas ekonomi dan bisnis yang merupakan mandat konstitusi ekonomi negara, juga merupakan agen bagi pembangunan ekonomi nasional sampai ke pelosok negeri yang tak mungkin dilakukan oleh swasta yang mengutamakan keuntungan (laba) sebesar-besarnya atas investasinya.

BUMN PT Pertamina dan PLN merupakan 2 (dua) unit perusahaan negara diantara 140 unit yang lainnya adalah bentuk penguasaan negara dalam cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dijaga kehadiran dan keberlanjutannya untuk mengemban penugasan negara sesuai Pasal 66 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Sebab terdapat beberapa permasalahan yang harus dicarikan penyelesaiannya terkait dukungan atas industri minyak dan gas bumi secara khusus dan energi pada umumnya.

Salah satu permasalahan mendesak dan perlu penyelesaian segera terkait pasokan minyak dan gas di dalam negeri, yaitu kondisi kilang-kilang yang ada saat ini sudah berumur tua.

Akibatnya, hanya sedikit minyak mentah yang dapat diolah pada fasilitas pengolahan milik perusahaan negara Pertamina tersebut sehingga tidak bisa memenuhi seluruh permintaan konsumen dan harus melakukan impor.

Kondisi ini pernah disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati sewaktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR-RI pada tanggal 5 Oktober 2020, kilang yang dimiliki pihaknya hanya mampu mengolah 3 persen jenis minyak mentah atau sangat terbatas dibanding yang ada di dunia saat ini.

Disamping itu, Pertamina perlu bekerjasama dengan entitas ekonomi lainya untuk mengelola blok-blok yang tidak lagi produktif agar beban biaya operasional dapat diminimalisir. Pertamina harus memusatkan perhatian atau fokus pada blok-blok yang menghasilkan lebih besar dan yang produktif.

Skala ekonomis sekarang yang tidak terpenuhi oleh blok-blok kecil yang berproduksi 300-500 barel per hari sebaiknya dikelola berdasar prinsip usaha bersama sehingga biaya-biaya pengadaan (procurement), teknis (engineering) dan lain-lain lebih rasional.

Maka itu, peran pemerintah cq. Kementerian ESDM dalam hal ini sangat diperlukan dalam memfasilitasi kebijakan penguasaan negara disektor migas ini di satu sisi.

Sementara disisi yang lain, implementasi prinsip usaha bersama dengan perusahaan lain atau swasta dengan pembagian (sharing) hasil dan manfaat secara proporsional di hulu migas ini lebih relevan menjadi skema kerjasama.

Dengan demikian Pertamina tidak terlalu memiliki beban yang berat secara ekonomi dalam mengelola hulu migas yang berakibat pada penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari faktor produksi hulu migas ini ke konsumen akhir di hilirnya.

Sebagaimana halnya itu terjadi pada PLN yang sebagian besar sektor hulunya (energi primer) sebagai faktor produksinya, yaitu batu bara yang dikuasai sebagian besar oleh 7 (tujuh) korporasi swasta sehingga semakin mempersulit keadaan keuangannya dengan beban utang yang ada.

Sinergi Hulu-Hilir Energi

Pengorbanan dan sikap kepahlawan dalam perspektif pengelolaan ekonomi yang saat ini didominasi oleh paradigma sistem kapitalisme sangat relevan dilakukan antar BUMN.

Dalam kerangka inilah, Pertamina tentu akan memiliki kekuatan lebih untuk memaksimalkan kinerja lapangan-lapangan produksi dengan lebih baik karena banyak sumber daya yang terlibat.

Disamping membangun sinergi di sektor hulu atas lapangan migas yang tidak ekonomis, maka Pertamina dan PLN juga mendapat penugasan pelayanan (Public Service Obligation/PSO) untuk memperluas keterjangkauan BBM dan listrik dengan harga yang sama (satu harga) di berbagai daerah.

Dengan biaya distribusi dan logistik yang tidak mudah dan murah, penugasan BBM satu harga yang didasarkan pada Perpres 19 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (diperbarui melalui Perpres 43 Tahun 2018) Pertamina bahkan telah menuntaskan pembangunan SPBU BBM Satu Harga per September 2020 di 172 titik lokasi yang tersebar di pelosok wilayah Indonesia.

Begitu pula halnya dengan Perusahaan Listrik Negara atau PLN yang diberikan penugasan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengaliri 433 desa yang belum teraliri listrik dengan mengucurkan dana sejumlah Rp 735 Miliar dan harus selesai sebelum akhir Tahun 2020 meski di tengah pandemi virus corona.

Berbagau langkah efisiensi dan efektifitas organisasi serta terobosan manajemen berhasil dilakukan dengan infrastruktur terbatas ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), Sebuah pengorbanan dan sikap kepahlawanan dalam pembangunan ekononi, khususnya sektor energi dari jajaran SDM BUMN yang luar biasa pencapaiannya serta layak diapresiasi rakyat, bangsa dan negara.

Bahkan, ditengah gejolak harga minyak mentah dunia dan kemampuan berproduksi (kilang dan lapangan atau blok migas) yang tidak ekonomis, maka tentu tidak menguntungkan posisi Pertamina.

Walaupun sampai saat ini Pertamina berhasil berkinerja lebih baik dibanding perusahaan (korporasi) swasta asing yang merugi sangat besar dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) para karyawannya, tapi itu tak terjadi pada Pertamina.

Kerugian PT Pertamina (Persero) yang tercatat sekitar Rp 11 Triliun pada Semester I/2020 terkait dengan penurunan jumlah penjualan BBM sebagai dampak dari pandemi covid 19 pun lebih rendah dari perusahaan migas lainnya.

Mengupayakan berbagai antisipasi agar kerugian tak semakin besar memang harus dilakukan secara simultan, salah satunya adalah membangun sinergitas antar BUMN di hulu dan di hilir dengan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Di sektor hulu, Pertamina harus mengupayakan agar kerugian atas transaksi perdagangan disebabkan faktor kurs rupiah terhadap dollar AS bisa dikurangi dengan meningkatkan sinergitas pengolahan migas di satu sisi.

Di sisi yang lain belanja perusahaan, seperti untuk impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), dengan menggunakan mata uang dollar AS harus dikurangi, dan pemerintah harus mendukung upaya ini dengan melarang impor BBM oleh perusahaan dagang (trader) yang memasok ke Pertamina.

Oleh sebab itu, langkah renegosiasi kontrak yang menggunakan mata uang asing untuk dibayar menggunakan rupiah harus diupayakan.

Di sektor hilir, sinergi dengan Koperasi dan UKM melalui kemitraan antara Pertamina selaku Badan Usaha penyedia BBM dengan Pemerintah Desa dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat desa untuk mendapatkan akses BBM sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat di sekitar desa harus dilakukan secara bertahap dan dievaluasi.

Program Pertashop ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman Kementerian Dalam Negeri dengan Pertamina Persero tanggal 18 Februari 2020 tentang Dukungan Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Peningkatan dan Pengembangan Program Pertashop di Desa.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pemenuhan BBM didesa terutama di 3.827 kecamatan atau 53% Kecamatan di Indonesia yang belum terjangkau akses SPBU dengan memanfaatan aset desa.

Pada tahap awal sebagai crash program, akan diluncurkan pembangunan pertashop di 418 titik lokasi yangmana pembangunan fasilitas dan manajemen pengelolaan akan dilakukan oleh Pertamina.

Kemudahan harus diberikan pada Koperasi sebagai entitas ekonomi usaha bersama sebagaimana halnya sinergi antar BUMN, jangan sampai program pertashop yang menjadi program elitis.

Tentu saja kalkulasi ekonomi melalui kajian yang komprehensif atas program kemitraan disektor hilir dalam pelayanan penjualan BBM sampai ke berbagai desa harus memperhitungkan jalur distribusi, penyimpanan (storage) terdekat dan potensi pasarnya.

Apabila hal ini tidak dilakukan, maka kerugian tentu akan dialami oleh Pertamina apabila sinergi antar BUMN sebagai bentuk pengorbanan dan kepahlawanan dibidang ekonomi untuk turut memajukan perekonomian di desa-desa berbagai daerah Indonesia tidak mendapat dukungan BUMN sektor lain serta tidak berjalan dengan baik dan optimal.

Pilihan sinergi usaha atau kemitraan dengan badan usaha Koperasi dan tidak hanya dengan UKM yang kepemilikannya perorangan adalah sebagai upaya untuk membangun entitas ekonomi konstitusi dan meminimalisir potensi kerugian atau resiko lain secara orang per-orang.

Pengorbanan dan kepahlawanan BUMN Pertamina dan PLN ditengah beban keuangan yang berat akan menjadi ringan kalau sinergitas BUMN dan Koperasi juga terbangun dengan baik.

Melalui perjuangan bersama, senasib sepenanggungan atau model sinergitas ekonomi dalam konteks menjaga eksistensi dan keberlanjutan BUMN (yang dinasionalisasi dari Belanda) sebuah keniscayaan.

Barangkali inilah hakikat kepahlawanan kekinian ditengah "pertempuran" ekonomi yang hadir mendunia (globalisasi) pada abad 21 ditengah-tengah interaksi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia sehingga tidak kembali mengulangi sejarah kelam dominasi korporasi swasta dan asing di cabang-cabang produksi penting diera kolonialisme. (*)

* Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi, alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Bagikan Artikel

Rekomendasi