KKP dan FAO Gelar Workshop on AMR Surveillance and Monitoring

Senin, 23 November 2020 : 10.56

Jakarta - Guna mendukung pengendalian resistensi antimikroba (AMR) pada perikanan budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berkolaborasi dengan Food and Agriculture Organization (FAO) menggelar acara National Training Workshop on Antimicrobial Resistance (AMR) Surveillance and Monitoring, di Anyer Kabupaten Serang pada tanggal 16 - 19 November 2020 lalu.

Produksi perikanan budidaya di Indonesia cukup tinggi baik untuk komoditas air payau, air tawar dan laut. Namun demikian, dalam proses produksi sering terkendala dengan adanya penyakit yang menginfeksi ikan berupa virus, bakteri, jamur, maupun parasit.

Dalam mengatasi penyakit, tidak terlepas dari penggunaan antimikroba, namun dalam pemakaiannya harus dilakukan secara bijak.

“Acara National Training Workshop on AMR Surveillance and Monitoring yang diselenggarakan merupakan salah satu upaya DJPB untuk ikut serta mengendalikan resistensi antimikroba khususnya di perikanan budidaya,” ujar Slamet.

Resistensi antimikroba merupakan salah satu permasalahan global yang perlu mendapat perhatian serius baik pada bidang kesehatan manusia, hewan maupun perikanan.

Khusus untuk perikanan, pengaturan tentang resistensi antimikroba telah diatur oleh the World Organisation for Animal Health (OIE) dalam Aquatic Animal Health Code Tahun 2014 terutama pada Bab 6.

Penggunaan antimikroba secara luas yang tidak terkendali dapat memicu munculnya resistensi antimikroba.

Namun begitu, penggunaan antimikroba tidak menjadi masalah apabila digunakan secara tepat sesuai dengan jenis bakteri yang menginfeksi, dosis dan sesuai dengan mekanisme kerja antibakteri tersebut.

Slamet menambahkan saat ini perikanan budidaya masih menjadi salah satu tulang punggung ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, DJPB tidak mau di saat kondisi seperti sekarang, produktivitas perikanan budidaya terganggu karena adanya penyakit yang menyerang pada ikan.

"Pada saat seperti sekarang ini harus mampu merumuskan formula penanganan penyakit dalam perikanan budidaya tetapi tidak meningkatkan risiko terjadinya resistensi antimikroba dan pada akhirnya tidak mengganggu produksi perikanan budidaya nasional,” sambungnya.

Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan DJPB, Tinggal Hermawan juga mengarisbawahi pengendalian resistensi antimikroba merupakan upaya untuk memastikan bahwa produk akuakultur khususnya komoditas ikan konsumsi telah memenuhi prinsip keamanan pangan sehingga menjamin kesehatan masyarakat. (riz)

Bagikan Artikel

Rekomendasi