Gagal Sita Agunan, BPR Lestari Bali Ajukan Uji Materiil ke MK

Jumat, 27 November 2020 : 07.01
Kuasa Hukum BPR Lestari Bali I Made Sari/Kabarnusa

Denpasar - PT BPR Lestari Bali resmi mengajukan uji materiil atau yudicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 12 huruf a Ayat 1 UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Melalui Kuasa Hukum I Made Sari, BPR Lestari Bali mengajukan uji materiil terhadap pasal 12 huruf a Ayat 1 UU Perbankan No 10 Tahun 1998.

"Kami menganggap UU Perbankan, hanya memberikan hak kepada bank umum untuk mengambilalih agunan kredit macet nasabahnya melalui lelang," tegasnya usai menjalani sidang di Mahkamah Konstitusi melalui daring dari kampus Universitas Udayana, Denpasar, Kamis 26 November 2020.

Sari melanjutkan, dari aturan itu, BPR tidak diizinkan atau diperbolehkan mengambilalih agunan kredit macet nasabahnya melalui lelang di kantor lelang.

"Itulah yang menyebabkan kami ajukan, agar hak BPR untuk mengambilalih agunan krediet macet melalui lelang, apabila peserta lelang tidak ada, sehingga kredit macet di BPR bisa diselesaikan, agar sama dengan bank umum," tandasnya lagi.

Sidang uji materiil di Mahkamah Konstitusi melalui daring dari kampus Universitas Udayana, Denpasar, Kamis 26 November 2020?Kabarnusa.

Selama ini, jika nasabahnya mengalami kredit macet, kemudian agunannnya dilelang, maka bank umum bisa menyita atau mengambilnya, sedangkan BPR tidak diizinkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

"Inilah yang kami mohonkan," tegas Sari didampingi Nyoman Yudara dan tim hukum lainnya.

Karena tidak bisa diizinkan mengambilalih agunan nasabah melalui kantor lelang, maka kredit BPR tidak bisa dilsesaikan, terkatung-katung sehingga bisa mengganggu atau mengancam likuiditas.

"Ini, tidak hanya dialami BPR Lestari Bali saja namun BPR lainnya juga terancam likuiditasnya, karena dia tidak bisa menyelesaikan kredit macet nasabah," Sari menegaskan.

Menurutnya, bank umum dan BPR juga sama-sama menjalankan kegiatan simpan pinjam atau perkreditan, namun kenapa dalam konteks ini, kemudian dibedakan oleh lembaga di hawah UU yakni antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DJKN.

"Ini yang kami mohon uji materiil tentang penafsiran agar frase bank umum dalam UU Perbannkan dimaksudkan adalah bank umum dan BPR, itu maksudnya," demikian Sari. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi