Bali Harapkan BPR Bisa Salurkan KUR ke UMKM

Minggu, 29 November 2020 : 20.30
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, menerima kunjungan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Gracia Josaphat Jobel Mambrasar/ist

Denpasar – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra berharap UMKM bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak hanya melalui perbankan umum namun agar bisa melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Hal itu disampaikan Indra saat menerima kunjungan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Gracia Josaphat Jobel Mambrasar atau yang lebih akrab disapa Billy Mambrasar di ruang rapatnya, Kantor Gubernur Bali, Denpasar.

Beberapa masukan disampaikan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Bali.

Terkait kondisi pandemi saat ini, pihaknya berharap insentif kepada UMKM oleh pemerintah pusat bisa ditingkatkan lagi. Negara harus berpihak kepada UMKM. Kita tahu daya serap KUR untuk UMKM sangat tinggi selama ini.

"Untuk itu penyaluran KUR sangat membantu pelaku UMKM bisa tetap bertahan di tengah guncangan ekonomi akibat dampak Covid-19,” ungkap Dewa Indra.

Dewa Indra juga menitipkan pesan agar akses UMKM terhadap KUR bisa lebih luas lagi. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dekat dengan masyarakat bisa diberikan perhatian agar juga bisa menyalurkan KUR.

Selama ini dikatakan Dewa Indra, hanya bank besar yang menyalurkan KUR. Selain pada bidang UMKM, Indra juga memberikan perhatian pada bidang pendidikan untuk bisa disampaikan kepada Presiden.

Diantaranya terkait kebutuhan guru pegawai negeri sipil (PNS) yang saat ini masih kurang di Bali. Ia mengungkapkan selama ini, kebanyakan sekolah masih mengandalkan guru dengan status tenaga kontrak.

Padahal Kementerian selalu mengalokasikan dana untuk peningkatan mutu pendidikan guru bagi PNS, sehingga guru tenaga kontrak tidak bisa mengikutinya.

“Data yang disampaikan oleh Menpan-RB mengatakan jika PNS sudah banyak. ASN yang paling banyak itu ada di Kementerian. Tapi di daerah, seperti halnya PNS guru masih kurang.

Alokasi guru PNS di Bali masih sedikit, kebanyakan guru kontrak. Pendidikan ini kan menjadi nasib masa depan bangsa kita, jadi harus mendapat perhatian. Terlebih gaji tenaga kontrak guru juga masih kecil,” jelas Dewa Indra.

Selain itu, guru dengan pendidikan khusus untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) di Bali juga terbatas. Bahkan tidak jarang guru umum harus bertugas di SLB yang secara pendidikan tidak nyambung.

Untuk itu, Dewa Indra berharap hal tersebut menjadi perhatian pemerintah. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi