Masa Pandemi, PKB Fokus Perjuangkan Pendidikan, Pertanian dan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 13 Oktober 2020 : 06.04
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) /ist

China - Pada masa pandemi Covid19 ada 3 hal yang menjadi titik tekan perjuangan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni bidang pendidikan, bidang pertanian, dan ekonomi kerakyatan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) mengingatkan peran krusial partai politik (Parpol) dalam melonggarkan jalan kesejahteraan bagi masyarakat.

Terlebih di tengah Pandemi Covid-19 yang menghantam seluruh sendi kehidupan masyarakat global.

Penegasan penting Gus AMI ini disampaikan saat menjadi Keynote Speaker Seminar Internasional "POVERTY ERADICATION AND RESPONSIBILITY OF POLITICAL PARTIES, Amid The Global Spread of Covid-19 di Fujian, China, Senin (12/10/2020).

Dalam seminar internasioal secara daring itu, Gus AMI mengatakan, peranan dan tanggung jawab partai politik dalam pemberantasan kemiskinan harus dijalankan secara nyata dan sungguh-sungguh, sehingga bisa menepis anggapan miring terjadinya diskoneksi antara demokrasi dan kesejahteraan.

"Kami, Partai Kebangkitan Bangsa, meyakini bahwa tidak ada negara yang miskin dan terbelakang kecuali yang tidak terkelola dengan baik. Karena itulah, kreasi manusia atau kelompok manusialah yang menjadi determinan utama dalam gagasan kemajuan dan gerak perkembangan suatu bangsa," tegasnya.

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, dalam hal pemberantasan kemiskinan, partai politik bisa menjadi leader yang handal, mengkreasi upaya-upaya pemberantasan kemiskinan, baik melalui dirinya sendiri maupun dengan mendesakkan kebijakan kepada negara.

"Karena itu, tak ada kata lain. Sebuah visi politik kesejahteraan harus diletakkan tepat di jantung pergerakan sebuah partai politik," ungkapnya tegas.

Pademi Covid-19 telah mengubah seluruh tatanan sosial, ekonomi, dan politik di setiap negara, termasuk di Indonesia. Kondisi ini telah membuka mata seluruh manusia di muka bumi, bahwa kemiskinan dalam sebuah negara tak pernah berdiri sendiri.

Pertama, pendidikan for all. Pandemi Covid-19 telah membuat bangsa ini gagap dan centang perenang dalam merumuskan kebijakan Pendidikan.

Partai Kebangkita Bangsa, meyakini bahwa investasi manusia melalui jalur pendidikan adalah upaya paling strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan.

"Gerakan Bangkit Belajar dan anggaran untuk pesantren adalah contoh kebijakan yang diinisiasi PKB sebagai upaya meminimalisir resiko buruk akibat Covid 19, yakni terjadinya lost generation," kata Gus AMI.

Kedua, sektor pertanian. PKB punya perhatian serius disektor ini. Di tengah seluruh sektor tumbuh minus akibat pandemi, sektor pertanian justru tumbuh positif. Karenanya, upaya memutus mata rantai kemiskinan salah satunya harus dimulai dari sektor ini.

"Mendesakan kebijakan dalam soal redistribusi aset, penyelesaian konflik agraria, tata kelola kelembagaan pertanian, serta kebijakan yang terintegrasi hulu sampai hilir sektor pertanian adalah langkah-langkah konkrit yang bisa dilakukan partai politik dalam memutus mata rantai kemiskinan," paparnya.

Ketiga, ekonomi kerakyatan. Akibat pandemi, sektor inilah yang paling terkena dampak. Sektor ini hampir menyerap 97 persen dari seluruh tenaga kerja nasional.

Sektor ekonomi kerakyatan yang sebagian besar ditempati UMKM juga terbukti sebagai pelampung masalah ketenagakerjaan dan mampu bertahan disaat krisis.

"Atas dasar itulah, saya kira memutus mata rantai kemiskinan harus dimulai dengan memberi daya hidup terhadap sektor ini. Partai politik telah mendesakkan kepada negara agar menganggarkan perlindungan sosial pada sektor ini.

"Hasilnya, negara mengucurkan anggaran 123, 46 triliun sebagai perlindungan sosial kepada UMKM," Gus AMI menyebutkan.

Pada bagian akhir, Gus AMI menegaskan bahwa sebuah arah baru politik kesejahteraan hanya bisa diwujudkan dengan cara menggerakkan bandul pendulum kebijakan yang dilahirkan baik oleh pemerintah, parlemen, bahkan partai politik, ke arah perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat.

"Kebijakan-kebijakan yang diproduksi harus bersinggungan langsung dengan kondisi riil masyarakat. Di situlah sesungguhnya tanggungjawab besar eksistensi sebuah partai politik," tutupnya. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi