Lelang Hotel Kuta Paradiso Dihentikan, Begini Tanggapan PT GWP

Kamis, 22 Oktober 2020 : 20.51
Kuasa hukum PT Geria Wijaya Prestige (GWP), Rudy Marjono/ist,

Denpasar - Karena tidak ada peserta yang menyetorkan uang jaminan pelaksanaan lelang tiga SHGB lahan atas nama PT Geria Wijaya Prestige (Hotel Kuta Paradiso) Kamis, 22 Oktober 2020, di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar dihentikan.

Kuasa hukum PT Geria Wijaya Prestige (GWP), Rudy Marjono, mengungkapkan panitera PN Denpasar dan KPKNL Denpasar menghentikan proses lelang, karena tidak ada pihak yang menyetorkan deposit sebagai syarat menjadi peserta lelang.

“Panitera dan KPKNL bilang dihentikan, karena tak ada yang setorkan deposit untuk jadi peserta lelang,” katanya dalam keteranganya kepada wartawan, Kamis (22/10/2020).

Pihaknya menduga, ketiadaan peserta lelang karena obyek yang akan dilelang KPKNL Denpasar masih ada permasalahan hukum yang belum tuntas hingga kini.

Terlebih, saat ini (PT GWP) selain sedang berproses melakukan gugatan terhadap pemohon lelang (Alfort Capital Limited). "Kami sendiri juga menghadapi gugatan perlawanan pihak ketiga (Fireworks Ventures Limited) yang berkepentingan karena keberatan terhadap lelang tersebut,” katanya.

Terhadap lelang itu sendiri, PT GWP telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar terkait adanya sengketa tata usaha melawan KPKNL Denpasar dengan perkara No. 25/G/2020/PTUN.Dps.

Lelang yang dihentikan itu adalah pelaksanaan lelang kedua setelah pada lelang pertama 6 Oktober lalu juga dihentikan karena tidak ada pembeli.

Sejak adanya pengumuman lelang pertama, Fireworks Ventures Limited selaku pemegang hak tagih piutang PT GWP, diketahui telah menyatakan keberatan dan melakukan perlawanan.

Perlawanan Fireworks didaftarkan di PN Denpasar pada 28/9/2020 dan teregistrasi dalam perkara perlawanan Nomor : 877/Pdt.Bth/2020/PN Dps.

Sebelumnya, Boyamin Saiman, Koordinator Masyakarat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk memerintahkan penundaan/penangguhan lelang tiga SHGB PT GWP karena ada perlawanan dari pihak ketiga serta masih adanya tumpang tindih sengketa perdata para pihak yang mengklaim mempunyai hak tagih atas piutang perusahaan tersebut.

Desakan itu disampaikan MAKI lewat sepucuk surat yang ditujukan kepada Menkeu Sri Mulyani tertanggal 20 Oktober 2020. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi