Ketimbang Bentuk Tim Khusus, Ekonom: Optimalkan SMAP BUMN Pertamina

Kamis, 15 Oktober 2020 : 06.32
ilustrasi

Jakarta - Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) harus lebih dioptimalkan dalam rangka pengawasan internal terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina.

Hal itu disampaikan Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menanggapi tidak relevannya pembentukan tim khusus yang akan atau telah dibentuk oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina yang dinilai berpotensi mengacaukan sistem pengawasan internal di BUMN sebagai entitas ekonomi Negara.

Menangani calon investor yang pernah berminat bekerja sama di proyek kilang Pertamina yang akan diaudit atau diinvestigasi melalu tim khusus ini, bukanlah tugas pengawasan komisaris.

"Apalagi, Tim Khusus itu akan bernegosiasi ulang dengan calon investor yang sempat berminat menggarap proyek kilang dengan Pertamina, sama saja mengambil alih kewenangan direksi," Defiyan dalam keterangannya, Kamis (15/10/2020).

Hal ini bukannya mempermudah jalannya operasi perusahaan dan kinerja manajemen, justru sebaliknya.

Dijelaskan, agar sasaran tujuan BUMN sebagai perusahaan publik dapat tercapai, maka perlu dilakukan penerapan pengawasan yang mampu mengantisipasi tindak penyimpangan, mengawasi kinerja manajemen dalam berbagai program dan kegiatan sebagai ukuran penilaian tata kelola yang baik (good corporate governance).

Untuk itulah, penerapan sistem pengawasan dan penilaian kinerja yang lebih terbuka menjadi sebuah keharusan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Diketahui, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PT. Pertamina (Persero) yang diungkapkan Ahok melalui akun pribadinya (channel youtube) tidak diurus secara profesional dan bersandarkan hanya utang tidaklah disampaikan melalui data dan fakta yang valid.

Dan, utang bukanlah merupakan sesuatu aib sebagaimana halnya menjadi fokus pemberitaan di berbagai media, walaupun Ahok sejatinya tak pernah menyampaikannya.

Sebagaimana perusahaan atau korporasi swasta lain, utang hanyalah salah satu cara atau pilihan instrumen dalam melakukan pembiayaan pembangunan bagi perusahaan maupun negara untuk mengatasi kekurangan dana.

Banyak perusahaan dan bahkan negara menggunakan utang dalam mempercepat proses pengembangan usaha atau bisnis intinya (core business), begitu juga halnya negara dalam rangka mengatasi permasalahan kekurangan dana pembangunan untuk mengakselerasi sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

Perlu diketahui oleh publik, sebagian besar BUMN yang beroperasi sejak pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan warisan dari perusahaan-perusahaan Belanda dan swasta asing lainnya yang dinasionalisasikan.

Hal itu dilakukan setelah 3 Desember 1958, Parlemen Indonesia menyetujui Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda di wilayah Indonesia.

Tindaklanjut dari kebijakan tersebut, maka sejak Tahun 1957-1960, terdapat sebanyak 700-an perusahaan Belanda di Indonesia berhasil dinasionalisasikan menjadi BUMN dan ada yang diberikan kepada pengusaha swasta nasional.

Dalam perspektif sejarah inilah, lalu secara akuntansi kekayaan (asset) BUMN adalah kekayaan (asset) Negara.

Kata Defiyan, Ahok juga harus memahami, perusahaan BUMN seringkali dibuat dalam posisi dilematis oleh berbagai produk UU yang ada dan terkadang saling bertolak belakang sehingga akan menyulitkan posisi hukum Direksi dan Komisaris BUMN di kemudian hari.

Pernyataan Ahok soal utang BUMN Pertamina sebagai tindakan manajerial harus dilihat dalam perspektif ketentuan dan peraturan UU BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbagai UU Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terkait pemisahan kekayaan negara yang terdapat pada Pasal 2 huruf (g) dan (h), serta penugasan pemerintah yang dibebankan pada BUMN.

Lebih dari itu, Ahok harus mempelajari secara mendalam sejarah BUMN melalui kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing lainnya yang beroperasi berdasar sistem ekonomi kapitalisme menjadi mandat konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945.

Menjadi sebuah kebutuhan mendesak dan merupakan penugasan Pasal 66 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang telah berulangkali disampaikan Presiden Joko Widodo serta harus diselesaikan juga oleh jajaran komisaris dengan solutif terkait kemandirian energi nasional.

"Selama pengelolaan BUMN Pertamina dilakukan oleh jajaran direksi melalui prinsip-prinsip manajemen serta memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas publik, maka tidak ada alasan Ahok membentuk tim khusus dimaksud," Defiyan menambahkan.

Justru dalam hal pengawasan dan antisipasi penyimpangan yang berpotensi terjadi, maka melalui SMAP ini Pertamina telah siap mengelola berbagai kebijakan yang ditugaskan oleh pemerintah, termasuk mengelola utang untuk pengembangan kapasitas usaha bidang energinya.

"Kapasitas dan energi Ahok harus lebih diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan ini, jika ingin dianggap sebagai warga negara yang mengedepankan nasionalisme bukan ekstrimisme, kecuali Ahok memiliki tujuan lain," tutupnya. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi