Ex Dir Jimmy Hermawan: Lelang Hotel Kuta Paradiso Sah Secara Hukum

Selasa, 06 Oktober 2020 : 16.53
Ex Direktur Fireworks Ventures Limited Jimy Hermawan/ist

Denpasar - Ex Direktur Fireworks Ventures Limited Jimy Hermawan mengatakan, eksekusi lelang Hotel Kuta Paradiso yang dilakukan pada 6 Oktober 2020 oleh KPKNL Denpasar berdasarkan putusan inchract (PK dua kali) Alfort Capital yang dijalankan oleh PN Denpasar adalah sah secara hukum.

Namun belakangan muncul desakan permintaan agar diibatalkan oleh pihak yang mengaku pemegang hak tagih/cessie terhadap PT Geria Wijaya Prestige (GWP), pemilik Hotel Kuta Paradiso.

"Bagi masyarakat umum mungkin ini hal yang biasa. Bagi yang mengikuti permasalahan ini sejak awal, hal ini tentu sangat menarik khususnya bagi para praktisi hukum dan yang bergelut di bidang perbankan," ujar Jimy dalam keterangannya.

Dia juga membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat umum di Bali dan Indonesia pada umumnya.

Pertama harus diketahui adalah Hotel Kuta Paradiso (d/h Hotel Sol Elite Paradiso) dibangun dengan menggunakan hutang USD 17 juta dari sindikasi 7 bank (PDFCI, Rama, Dharmala, ANK, Finconesia, Indovest, Multicor) pada tahun 1995.

Krisis moneter 1998 membuat 3 bank yakni PDFCI, Rama & Dharmala, masuk dalam Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sehingga pada tahun 2004 (sebelum BPPN dibubarkan) hak tagih/cessie terhadap Hotel Kuta Paradiso (PT GWP) dari 3 bank PDFCI, Rama & Dharmala dilelang. Pemenang lelang pada tahun 2004 adalah PT Millenium Atlantic Securities (PT MAS).

Kemudian tahun 2005 hak tagih/cessie kembali berpindah tangan kepada Fireworks Ventures Limited (sampai saat ini). Fireworks Ventures Limited diduga kuat adalah milik dari Harijanto Karjadi (PT GWP).

Jadi, buyback yang sebenarnya adalah sebuah pelanggaran/melanggar hukum. Jadi pemenang hak tagih/cessie terhadap Hotel Kuta Paradiso (PT GWP) adalah 5 pihak (dari sebelumnya 7 pihak) yaitu Fireworks Ventures Limited (ex PFCI, Rama, Dharmala), KPKNL jakarta IV (ex Indovest), Alfort Capital (ex Finconesia), Gaston Invesment (ex ANK) & Tomy Winata (ex Multicor).

Sejak tahun 2000 permasalahan pinjaman sindikasi ini sudah bersengketa sampai saat ini, hampir 20 tahun dan belum ada ujungnya atau kepastian hukum.

Klaim Fireworks Ventures Limited sebagai satu-satunya pemegang piutang adalah tidak benar dan terlebih permintaan pembatalan lelang (yang sudah memiliki keputusan inchract dari 2 kreditur yaitu Alfort Capital & Gaston Investment) adalah langkah yang sangat aneh dan tidak masuk akal.

Selaku mantan direktur, klaim Fireworks Ventures Limited sebagai pemilik tunggal hak tagih/cessie oleh oknum Edy Nusantara adalah tidak benar, karena ada 4 pihak lain pemegang hak tagih/cessie dan proses hukum lain yaitu KPKNL Jakarta IV (ex Bank Indovest) yang juga adalah dibawah Kementerian Keuangan (Negara), Alfort Capital (ex Finconesia) yang sudah memiliki keputusan inchract (PK 2) di PN Jakarta Pusat, dimana eksekusi lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 oktober 2020 mendatang adalah menjalankan putusan tersebut.

Gaston Investment (ex Bank ANK) yang juga sudah memiliki keputusan inchract (PK) di PN Jakarta Pusat.

Dan saat ini juga sudah melakukan pelaporan ke Polda Bali terkait tindak pidana TPPU yang diduga dilakukan oleh PT GWP yang tidak pernah melakukan pembayaran piutang sejak tahun 1995 serta laporan polisi di Polda Bali terkait pernyataan Edy Nusantara (Fireworks Ventures Limited) bahwa adalah pemegang tunggal hak tagih/cessie terhadap Hotel Kuta Paradiso (PT GWP).

Tomy Winata (ex Multicor) yang sedang berproses perdata di PN Jakarta Pusat dan PN Jakarta Utara serta proses pidana di Polda Bali yang sudah memiliki putusan di tingkat kasasi yang menghukum Harijanto Karjadi (PT GWP) bersalah dan hukum penjara 2 tahun di LP Kerobokan dan juga Hartono Karjadi yang mendekam di Rutan Polda Bali.

Laporan dari ex Direktur & pemegang saham utama Fireworks Ventures Limited di Polda Metro Jaya terkait proses pembelian hak tagih/cessie dari BPPN pada tahun 2004 oleh PT MAS adalah transaksi fiktif dimana sumber dana dan transaksinya adalah dari PT GWP sendiri yang merupakan pihak debitur.

Akibatnya Negara (BPPN) dirugikan dengan transaksi ini, karena dilelang dengan harga yang jauh di bawah nilai hutang aslinya. Lelang Hotel Kuta Paradiso senilai Rp 650 M adalah sejatinya untuk pembayaran hutang yang bermasalah sejak 1995 (hampir 25 tahun) kepada para pihak kreditur/pemilik hak tagih.

Lebih aneh dan membingungkan, adalah sejak tahun 2005 Fireworks Ventures Limited membeli / mengambil alih piutang/cessie dari PT MAS, sampai saat ini tidak ada tindakan nyata untuk melakukan penagihan kepada PT GWP (Hotel Kuta Paradiso) untuk mendapatkan haknya yaitu pembayaran hutang.

Sebaliknya, malah melaporkan para pihak kreditur lainnya yang sejatinya harusnya sejalan bersama-sama menagih hutang kepada PT GWP dan selalu menghambat setiap upaya hukum atau tindakan penagihan terhadap hutang tersebut (tahun 2015, tahun 2019 melakukan protes dan demo terkait eksekusi lelang Hotel Kuta Paradiso di PN Denpasar).

Potret ini semakin menguatkan indikasi dan tuduhan dari Jimmy Hermawan (ex Dirut Fireworks Ventures Limited) bahwa sebenarnya Fireworks Ventures Limited adalah milik dari Harijanto Karjadi yang tak lain adalah pemilik dari Hotel Kuta Paradiso (PT GWP) itu sendiri.

Jadi semua ini adalah sebagai upaya dan bentuk status quo agar hutang tersebut tidak pernah dapat ditagih/dibayarkan. "Semoga kasus diatas semoga bisa membuka dan membuat jelas kepada publik dan aparat penegak hukum," harapnya.

Yang menarik, adalah muncul nama Boyamin Saiman yang kadang berperan sebagai MAKI untuk menekan aparat hukum dan kadang berperan sebagai kuasa hukum bagi tersangka & terdakwa Harijanto Karjadi.

Semoga tidak stop hanya ditangkap fisiknya saja, karena yang lebih penting dan sebenarnya pokok permasalahan awal adalah pembayaran hutang/kerugian dari hutang yang tidak pernah dibayar sejak tahun 1995.

Dia berharap, proses penuntasan permasalahan ini menjadi tonggak baru dan terobosan hukum Indonesia terhadap kasus-kasus cessie BPPN yang marak sebenarnya dan belum pernah ada yang tuntas sampai saat ini.

Kasus atau permasalahan ini dimulai karena krisis moneter tahun 1998 (22 tahun lalu), semoga krisis Kesehatan yang mulai mengancam perekonomian Indonesia, pandemi Covid19 tahun 2020.

Hal ini juga bisa menjadi momentum dan tongak sejarah keadilan terhadap kepastian investasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di wilayah Bali yang selalu menjadi jendela dan atensi dunia. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi