Ekonom Konstitusi: Utang BUMN Dampak Kebijakan Pemerintah, Bukanlah Aib Direksi

Senin, 05 Oktober 2020 : 07.32
ilustrasi/net

Jakarta - Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PT. Pertamina (Persero) yang diungkapkan Ahok melalui akun pribadinya (channel youtube) tidaklah merupakan suatu aib sebagaimana halnya menjadi berita di berbagai media.

Utang hanyalah salah satu cara atau pilihan melakukan pembiayaan bagi perusahaan maupun negara dalam mengatasi kekurangan dana.

Menurut Ekonom Konstitusi Defiyan Cori, banyak perusahaan dan bahkan negara menggunakan utang dalam mempercepat proses pengembangan usaha atau bisnis intinya (core business).

Begitu juga halnya negara dalam rangka mengatasi permasalahan kekurangan dana pembangunan untuk mengakselerasi sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

"Namun, penggunaan dana utang secara tidak tepat dan apalagi terus menerus bergantung pada pembiayaan dari utang akan berdampak tidak sehat bagi keuangan suatu perusahaan dan juga negara," ungkap Defiyan dalam keterangannya, Senin (5/10/2020).

Untuk itu, prinsip kehati-hatian dalam berutang menjadi faktor yang sangat penting mempengaruhi kebijakan pendanaan bagi suatu perusahaan dan negara, terutama dalam memisahkan konsep utang sebagai sebuah kebutuhan (needs) atau keinginan (wants).

Lantas, apa yang menyebabkan Komisaris Utama BUMN Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempersoalkan utang tersebut secara terbuka? Kemungkinan besar Ahok memang mengabaikan konsepsi BUMN dan fakta kontribusi BUMN bagi kepentingan rakyat banyak serta kalangan usaha swasta.

Defiyan menguraikan, sebagian besar BUMN yang beroperasi sejak pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan warisan dari perusahaan-perusahaan Belanda dan swasta asing lainnya yang dinasionalisasikan.

Hal itu dilakukan setelah pada tanggal 3 Desember 1958, Parlemen Indonesia menyetujui Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda di wilayah Indonesia.

Jadi, tindaklanjut dari kebijakan tersebut, maka sejak Tahun 1957-1960, terdapat sebanyak 700-an perusahaan Belanda di Indonesia berhasil dinasionalisasikan menjadi BUMN dan ada yang diberikan kepada pengusaha swasta nasional.

Dalam perspektif sejarah inilah, lalu secara akuntansi kekayaan (asset) BUMN adalah kekayaan (asset) Negara. Namun, sejak adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka ada persoalan terhadap kekayaan BUMN dan Negara ini.

Dari perspektif hukum, lanjut dia, Erman Radjagukguk (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia/FH-UI) pernah menyampaika, bahwa Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum BUKANLAH menjadi bagian dari kekayaan negara.

Mengutip Erman, bahwa ‘kekayaan negara yang dipisahkan’ di dalam BUMN hanya berbentuk saham. Artinya, kekayaan BUMN tidak menjadi kekayaan negara disebabkan oleh adanya saham.

Kemudian, Erman merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan.

Selanjutnya, Pasal 11 menyatakan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang telah berubah menjadi UU No. 40 Tahun 2007). BUMN yang berbentuk Perum juga adalah bagian badan hukum yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa Perum memperoleh status Badan Hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.

Berdasarkan beberapa hal di atas, sambung Defiyan, Erman menilai BUMN tidak menjadi bagian dari kekayaan negara. Akibat kesalahpahaman dalam pengertian “kekayaan negara” ini, tuduhan tindak pidana korupsi juga mengancam Direksi BUMN.

Dijelaskan, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memang menjelaskan bahwa seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik dipisahkan atau tidak dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara.

Namun, Erman menekankan bahwa “kekayaan negara yang dipisahkan” dalam BUMN yang dimaksud adalah secara fisik berbentuk saham yang dipegang oleh negara. Tetapi, harta kekayaan yang dimiliki oleh BUMN tidak menjadi bagian dari kekayaan negara.

Sesat pikir mengenai kekayaan BUMN bukanlah merupakan kekayaan negara adalah berasal dari kesalahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sebagaimana pernah disampaikan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hasan Bisri atas upaya gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dilakukan oleh Forum BUMN, Biro Hukum Kementerian BUMN dan Pusat Pengkajian Masalah Strategis Universitas Indonesia pada Tahun 2013.

Pasal yang dimohonkan diuji materi saat itu, yaitu pasal 2 huruf (g) dan (h). Pokok persoalan yang diuji materikan tersebut menyatakan bahwa kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi masuk dalam lingkup keuangan negara.

MK pada akhirnya menolak uji materi tersebut, dan apabila MK mengabulkannya tentu berimbas besar terhadap pengelolaan keuangan negara. Gugatan uji materi itu terhadap pasal 2 huruf (g) dan (h) terkait materi Kekayaan Negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tata kelola BUMN, khususnya Pertamina yang tidak pada tempatnya dipersoalkan oleh Ahok dengan menyampaikan secara terbuka kepada publik dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama Pertamina sejak 22 November 2019 lebih tepat disebut perilaku yang mengabaikan ketentuan peraturan dan per-Undang-undangan terkait yang berlaku pada BUMN.

Berbagai kebijakan direksi Pertamina yang dipersoalkan Ahok sebagai tak masuk akal dalam kalkulasi bisnis sehingga menanggung utang yang jumlahnya cukup besar harus dilihat secara menyeluruh (komprehensif) dan faktual.

Defiyan mencontohkan, kebijakan manajemen Pertamina yang mengakuisisi sumur minyak di luar negeri atau pembelian ladang minyak yang dilakukan dengan menggunakan sumber dana dari utang harus dicarikan oleh Ahok cara alternatif lainnya jika memang ada atau tidak asal menyampaikan opini saja pada akun YouTube POIN yang telah disebarluaskan pada hari Rabu tanggal16 September 2020.

Menurutnya, Ahok juga harus memahami bahwa perusahaan BUMN seringkali dibuat dalam posisi dilematis oleh berbagau produk UU yang ada dan terkadang saling bertolak belakang sehingga akan menyulitkan posisi hukum Direksi dan Komisaris BUMN di kemudian hari.

Pernyataan Ahok soal utang BUMN Pertamina sebagai tindakan manajerial harus dilihat dalam perspektif ketentuan dan peraturan UU BUMN dan UU Keuangan Negara serta penugasan pemerintah yang dibebankan pada BUMN.

Lebih dari itu, Ahok harus mempelajari secara mendalam sejarah BUMN melalui kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing lainnya yang beroperasi berdasar sistem ekonomi kapitalisme menjadi mandat konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945.

Berdasar pengalaman uji materi UU Keuangan Negara yang pernah dilakukan oleh masyarakat itu, perlu kiranya pernyataan Ahok mengenai utang Pertamina sejumlah US$ 16 Miliar tidak dijadikan alasan bagi Komut Pertamina itu untuk melakukan audit tersendiri setelah BPK melakukannya.

Bahwa masih terdapat UU yang masih bermasalah dalam tafsir atas kekayaan BUMN dan kekayaan negara yang dipisahkan oleh para ahli hukum dan perspektif kewenangan BPK dalam pemerikssaan kekayaan negara.

"Utang yang dipersoalkan Ahok itu adalah termasuk menambah kekayaan BUMN dan atau negara untuk mencapai tujuan kemandirian energi dalam industri minyak dan gas bumi merupakan sebuah kebutuhan mendesak yang telah berulangkali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan bukan aib," demikian Defiyan. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi