DKPP: 36 Persen Pengaduan Buktikan Penyelenggara Pemilu Lakukan Pelanggaran

Rabu, 07 Oktober 2020 : 08.31
Anggota DKPP Didik Supriyanto/Kabarnusa

Mangupura - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI mengungkapkan dari semua pengaduan yang disampaikan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu sebanyak 36 persen yang dinyatakan terbukti.

Anggota DKPP Didik Supriyanto menyampaikan itu saat Ngetren Media: Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan DKPPdi Kuta, Badung, Selasa 6 Oktober 2020 malam.

Dijelaskan Didik cukup banyak pengaduan atau laporan disampaikan masyarakat, partai politik hingga penyelenggara pemilu sendiri yang menyampaikan dugaan terjadinya pelanggaran etik pada Pemilu 2019.

"Sebetulnya secara umum, jumlah pengaduan yang disampaikan ke DKPP, itu yang terbukti hanya sekitar 36 persen," tegas dia dalam acara yang dihadiri media siber, cetak dan elektronik di Bali.

Sisanya, 64 persen pengaduan yang setelah ditelusuri ditindaklanjuti ketika sidang pemeriksaan dilakukan DKPP, akhinrya tidak terbukti. Pendek kata, mayoritas pengaduan atau tuduhan yang dilakukan pengadu, tidak bisa dibuktikan.

Didik juga menegaskan, secara umum sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran sebagian besar berupa sanksi peringatan.

Ada beberapa sanksi yang dijatuhkan DKPP, mulai peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara, pemberhentian dari jabatan dan pemberhentian dan pemberhentian tetap atau pemecatan.

Sejak tahun 2019 sampai 2020 ini, sebagian besar, mereka yang melakukan pelanggaran dijatuhi peringatan biasa, beberapa peringgatan tertulis hingga pemberhentian.

Dengan kata lain, sebetulnya, perilaku penyelenggara pemilu di Tanah Air relatif masih lebih baik terbukti angkanya hanya 36 persen. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi