AWK Buka Pintu Damai untuk Pelaku Pemukulan

Sabtu, 31 Oktober 2020 : 12.12
Anggota DPD RI I Gusti Ngurah Arya Wedakarna atau AWK/Kabarnusa

Denpasar - Anggota DPD RI I Gusti Ngurah Arya Wedakarna atau AWK mengaku siap bertemu membuka pintu damai dengan pelaku pemukulan saat aksi demo di Kantor DPD RI Perwakilan Bali di Renon Kamis 29 Oktober lalu.

"Saya ingin memberikan teladan kepada masyarakat bahwa ada anggota DPD Bali yang berani menghadapi persoalan," ujarnya di kantor DPD RI Perwakilan Bali, Renon, Jumat 30 Juni 2020.

Terhadap kasus pemukulan yang dilaporkannya ke Polda Bali, AWK menyampaikan pertama telah menyerahkan kasusnya kepada proses hukum. Bagaimanapun kinerja kepolisian harus dihormati.

Jika pihak yang berseteru dengannya seperti pelaku ingin bertemu, dia siap saja dan membuku ruang damai.

"Saya ini kan mendukung kasus Jerinx, juga agar damai, saya sudah bertemu IDI agar damai, saya akan pakai platform sama, selama baik-baik datang menyampaikan maaf, sekarang biarkan dahululah, saya hormati kerja Polda Bali yang sangat cepat sampai BAP, tetapi jika sampai kepada titik itu (damai), kenapa tidak," tandasnya.

Sementara, hal-hal lain yang berbau isu atau politik dan program terkait kasus yang membelitnya, telah berusaha diselesaikan dengan pihak-pihak seperti perwakilan masyarakat telah berusaha diselesaikan dengan melakukan pertemuan.

"Saya ingin buktikan, bahwa saya tidak lari dari tanggungjawab, saya siap perbaiki diri, bahkan saya siap matur ke Nusa Penida dalam satu dua hari ini," akunya.

Dia juga mengajak pihak-pihak bertikai, untuk bersama-sama menyelesaikan semua masalah yang muncul ke publik dengan cara masyawarah muafkat dan Pancasila.

Dia juga berdalih, bahwa apa yang disampaikannya ke publik itu, bagian dari tugas pokok fungsi (tupoksi) sebagai pejabat politik DPD RI, yang harus menanggapi apapun aspirasi yang berkembang masyarakat.

"Sangat terbuka, buktinya hari ini saya ketemu pihak-pihak yang tidak sejalan, setelah mendengar penjelasan, setelah tabayyun, silaturahmi akhirnya bisa menjadi kesepakatan," AWK menambahkan.

Kalaupun ada perbedaan di masyarakat, AWK memandang hal itu biasa dalam alam demokrasi di Tanah Air. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi