TP PKK Bali Harapkan Keluarga Bisa Meminimalisir Resiko Penularan Covid-19

Minggu, 13 September 2020 : 07.48
Disampaikan Putri, TP PKK sebagai mitra kerja pemerintah daerah memiliki peran yaitu gerakan dalam rangka mendorong, mendukung dan mensosialisasi kebijakan pemerintah daerah dalam menekan dan mencegah penyebaran Covid-19/ist.

Denpasar - Ketua TP PKK Provinsi Bali, Putri Suastini Koster menghimbau meskipun sulit untuk benar-benar menghilangkan kemungkinan terkena Covid-19, setiap keluarga dapat meminimalisir resiko penularan virus Covid-19.

"Untuk itu, setiap keluarga memperhatikan faktor VDJ di rumah dan keluarga," ujar Ketua TP PKK Provinsi Bali, Putri Suastini Koster pada Dialog Interaktif ‘Perempuan Bali Bicara’ di Denpasar, Sabtu (12/9/2020).

Hadir juga nara sumber Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin dengan mengambil tema Sosialisasi Tatanan Kehidupan Bali Era Baru.

Putri melanjutkan, VDJ dimaksud pertama VENTILASI (membuka jendela atau pintu pagar agar udara segar mengalir dan menghindari berada di ruangan tertutup khususnya dengan anggota keluarga yang rentan dan keluarga yang sering keluar rumah).

Kemudian, DURASI (menyediakan kamar terpisah jika ada anggota keluarga yang harus bekerja di luar rumah dan kurangi interaksi dengan anggota yang rentan).

Selanjutnta JARAK (jika memungkinkan, anggota keluarga yang bekerja di luar diharapkan menjaga social distancing dan menggunakan masker disekitar keluarga lainnya).

Sosial distancing juga khususnya lansia dan balita, selain itu perlu diingatkan untuk menjadi perhatian kita bersama bahwa pada saat ini transmisi Covid-19 telah bermunculan berbagai Klaster (Klaster Pasar, Kampus, perkantoran dan lain-lain), begitu juga mulai mengancam unit sosial terkecil yaitu Klaster Keluarga.

Klaster Keluarga terjadi saat salah satu anggota keluarga terinfeksi virus, lalu menularkan ke anggota keluarga lainnya sehingga satu rumah tangga tertular COVID-19 saat berada di rumah sendiri).

Guna mencegah transmisi klaster Keluarga agar tidak semakin masif dapat dilakukan dengan memperbanyak tes sweb massal ke level Kelurahan dan RT oleh Pemprov, Pemda dan Dinkes.

Perbanyak atau konsisten melakukan edukasi dan sosialisasi komunikasi risiko ke warga, menggandeng tokoh warga atau pemuka agama untuk edukasi, membuat kebijakan untuk membatasi mobilitas warga dan melarang keramaian publik melalui sistem contact tracing diperkuat, serta tetap mematuhi protokol kesehatan di manapun dan kapanpun baik secara individu ataupun berkelompok.

Putri mengingatkan agar kader PKK selalu membawa masker lebih di tasnya, sehingga saat menemukan seseorang yang tidak menggunakan masker di jalan, langsung bisa diedukasi sekaligus diberikan masker.

"Hal ini sebagai upaya meminimalisir penularan Covid-19 dan memutus mata rantai penyebaran Virus Corona," imbuhnya.

Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin.

Disampaikan Putri, TP PKK sebagai mitra kerja pemerintah daerah memiliki peran yaitu gerakan dalam rangka mendorong, mendukung dan mensosialisasi kebijakan pemerintah daerah dalam menekan dan mencegah penyebaran Covid-19. Mendukung program pemerintah dengan sasaran para keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Di Provinsi Bali gerakan PKK dalam mengaktualisasikan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK diarahkan untuk mendukung visi, misi Gubernur Bali ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ yaitu menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia sekala niskala.

Setelah dimulainya tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali, Menurutnya, maka masyarakat dapat beraktivitas kembali secara normal dengan syarat menerapkan protokol kesehatan secara baik dan benar sesuai apa yang menjadi imbauan dari pemerintah.

Tahap awal tatanan kehidupan era baru ini diberlakukan sejak 9 Juli 2020 lalu, di mana telah dibuka seperti akses pasar tradisional, tempat wisata, toko-toko ataupun fasilitas publik lainnya dalam skala lokal, yang semuanya kembali secara ketat menerapkan prosedur protokol kesehatan.

“Di lapangan, dalam pelaksanaannya perlu pengawasan dalam penerapannya yang diwujudkan dengan kegiatan pendisiplinan warga masyarakat dalam beraktivitas. Karena harus dimaklumi, belum sepenuhnya masyarakat bisa menerapkan secara sadar sebagai bagian penting dalam keselamatan dan kesehatan untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum mereda atau menurun kasusnya,” demikian Putri. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi