Nilai Surat Eksekusi Cacat Hukum, Pengacara Harijanto Karjadi Layangkan Protes

Selasa, 08 September 2020 : 22.19
ilustrasi/net

Jakarta - Langkah tim Kejaksaan Tinggi Bali yang membawa paksa terpidana Harijanto Karjadi untuk menjalani eksekusi mendapat protes keras tim pengacara bos Hotel Kuta Paradiso tersebut.

Pasalnya, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print 2698/N.1.10/Eoh.3/08/2020 dinilai cacat hukum, karena mencantumkan pasal yang berbeda dengan amar putusan perkara yang menjerat Harijanto.

Petrus Bala Pattyona dan Rudy Marjono, kuasa hukum yang mendampingi Harijanto Karjadi, menemui tim dari Kejati Denpasar di Jakarta Selatan, Selasa (8/9/2020).

Mereka meminta Kejaksaan memperbaiki surat yang cacat hukum tersebut. Tim pengacara menyatakan siap menunggu perbaikan surat sebagai bentuk ketaatan semua institusi penegak hukum untuk mematuhi prosedur hukum formal. 

“Tapi, mereka tetap memaksa membawa klien kami. Ini yang kami sesalkan. Tidak bisa seperti ini menegakkan supremasi hukum dengan cara-cara yang melampaui prosedur hukum.

Apa sulitnya memperbaiki surat dulu? Kenapa harus memaksakan untuk membawa klien kami? Ada apa ini?,” kata Rudy Marjono, pengacara dari Kantor Boyamin Saiman Lawfirm, dalam siaran persnya.

Atas peristiwa tersebut, pihaknya mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum praperadilan. “Yang pasti kami protes keras. Cara-cara main paksa tanpa memenuhi prosedur hukum formal dengan benar seperti ini jelas menyimpang dari penegakan hukum yang bermartabat,” tegasnya. 

Apa sulitnya mereka mematuhi prosedur hukum formal. Suratnya jelas salah dalam mencantumkan pasal, yang harusnya Pasal 266 Ayat 2, tetapi ditulis Pasal 266 Ayat 1 sesuai amar putusan MA dalam perkara Harijanto Karjadi. 

"Itu jelas cacat hukum. Perbaiki dulu, baru jalankan eksekusi, bukan sebaliknya,” katanya.

Pada 10 Agustus 2020, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang sebelumnya memutus perkara yang menjerat Harijanto Karjadi dengan vonis bahwa perkara itu ranah perdata (onslag van rechtsvervolging). 

MA mengabulkan kasasi yang diajukan Kejati Bali, sehingga Harijanto Karjadi harus kembali menjalani pidana sesuai vonis PN Denpasar sebelumnya, yaitu 2 tahun pidana penjara.

Dalam putusan kasasisnya, MA menilai Harijanto Karjadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menggunakan akta otentik yang dipalsukan.(rhm)


Bagikan Artikel

Rekomendasi