Layak Pimpin MUI, KH MIftachul Akhyar dan Din Syamsuddin Menguat di Bali

Rabu, 23 September 2020 : 23.27
Dialog Online digelar mengusung tema Mencari Sosok Kreteria Ideal Calon Ketua Umum MUI Pusat untuk Kemaslahatan Umat, menghadirkan beberapa narasumber, Rabu (23/9/2020)

Denpasar - Nama KH Miftachul Akhyar dan KH Muhammad Sirajuddin Syamsudin atau Din Syamsuddin semakin santer disebut di sejumlah daerah termasuk di Bali karena ketokohannya dinilai cukup layak memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggantikan KH Ma'ruf Amin yang kini menjadi Wakil Presiden RI.

Nama kedua tokoh Islam cukup berpengaruh itu, muncul dalam video conference digelar Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Badung yang diikuti beberapa kalangan seperti mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan masyarakat lainnya.

Dialog Online digelar mengusung tema Mencari Sosok Kreteria Ideal Calon Ketua Umum MUI Pusat untuk Kemaslahatan Umat, menghadirkan beberapa narasumber, Rabu (23/9/2020).

Narasumber memberikan pandangannya Rais Syuriah PWNU Bali KH Nur Hadi, Ketua MUI Kota Denpasar KH Saefudin Zaeni, Korwil Pergunu Bali yang juga Ketua MD KAHMI Buleleng H Lewa Karma.

Keberadaan organisasi Majalies Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga independen tempat bernaung para ilmuwan, cendekiawan tokoh dari berbagai organisasi Islam Tanah Air diharapkan bisa tertap mengayomi umat memberikan keteladanan dan mengedepankan politik kebangsaan.

Demikian beberapa pemikiran yang menguat dalam webiner yang digelar Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badung yang diikuti beberapa kalangan seperti mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan masyarakat lainnya.

Dalam paparannya, KH Saefudin Zaeni mengatakan, MUI memiliki peranan penting bagi umat Islam sehingga mereka yang memimpin organisasi ini, harus memiliki bekal keilmuan yang mumpuni. Tidak hanya sekedar pandai, pintar namun juga harus memiliki guru atau sanad yang jelas runutannya.

"Figur keiimuannya harus punya sanad jelas, dengan siapa berguru jika dirunut sampai ke Nabi Muhammad SAW," ungkap pria asal Magelang Jawa Tengah ini.

Karena itu, menurutnya, belum cukup dikatakan pandai hanya dengan membaca buku-buku, namun harus jelas sanad kelimuannya.

Zaeni juga tidak menampik jika nantinya pengurus MUI tidak bisa meninggalkan syahwat politiknya namun diingatkan, bahwa politik yang dikembangkan adalah politik keumatan politik kebangsaan.

"Jadi bukan politik yang mementingkan perorangan atau hanya berorientasi kekuasaan," kata Zaeni yang sebelumnya mengadikan diri di Kemenag Bali.

Dia juga mengakui nama KH Akhyar dan Din Syamsuddin cukup kuat sebagai calon yang layak diusung pada Munas MUI mendatang, untuk memimpin periode lima tahun ke depan.

Untuk itu, diharapkan, sosok Ketua Umum MUI nanti, sebagai figur yang bisa memberi kesejukan umat. Bukan figur kontroversial, yang cenderung selalu membuat suasana tidak nyaman di masyarakat.

Hal sama disampaikan KH Nur Hadi dari Tabanan, yang secara lugas terang-terangan lebih condong kepada KH Akhyar yang dinilai memiliki keilmuan keislaman cukup mantap, rendah hati menyejukkan dan lama berjuang di MUI.

"Ketika ada dua figur yang sama-sama kuat, maka saat harus memilih, ya saya pribadi memilih KH Achyar, beliau memiliki wawasan luas dan bijaksana, ilmu pengetahuan agamanya lurus, Insya Allah, aman," sambungnya.

Sementara tokoh muda NU, Lewa Karma menambahkan, dua figur itu, sama-sama memiliki basis keilmuan cukup kuat. Hanya saja, siapa nantinya akan terpilih menahkodai MUI, dipersilakan ke peserta pemilik hak suara di Munas.

"Sosok Din Syamsuddin cukup mempuni, demikian juga KH Akhyar sebagai Rois Syuriah PBNU, dua tokoh yang mewakili dua ormas terbesar yakni NU dan Muhammadiyah," kata Lewa.

Jika harus memilih, maka dua nama itu sebagai pilihan yang sama-sama bagus, tinggal semua tergantung kepada para pemegang suara di Munas.

Pada sesi tanya jawab, Dhuha F Mubarrok memawakili Majelis Wilayah KAHMI Bali mengingatkan kembali selain pentingnya figur yang akan memimpin, juga harus diingat bahwa keberadaan MUI posisinya harus tetap berada di tengah atau indepenen.

Jadi, MUI bisa menjadi penghubung, jembatan kepentingan umat dan representasi ulama yang bisa melakukan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah jika dalam perjalanannya tidak lurus.

"Dahulu semasa Ketua Umum MUI pertama KH Buya Hamka, bahkan sampai memilih mundur sebagai wujud independensinya ketika melihat ada hal yang tidak benar, terhadap jalannya pemerintahan," imbuhnya. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi