Dua Tahun Memimpin, Gubernur Koster Wujudkan Impian Warga Bali

Minggu, 06 September 2020 : 09.38
Gubernur Koster juga melaporkan bahwa dalam dua tahun ini telah berhasil menyelesaikan 40 regulasi terdiri dari 15 peraturan daerah (Perda) dan 25 peraturan gubernur (Pergub)./ist

Denpasar - Dua tahun kepemimpinan pasangan  Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace) telah mampu memenuhi impian dan harapan masyarakat.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, visi Pembangunan Daerah Bali yaitu “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju BALI ERA BARU, berisi arah kebijakan dan program lima bidang prioritas.

Koster menyampaikan itu, di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar dan disiarkan secara daring/online pada Sabtu (5/9/2020).

Ada pun program lima bidang prioritas yaitu meliputi, pertama adalah bidang pangan, sandang, dan papan Kedua, bidang kesehatan dan pendidikan Ketiga, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan Keempat, bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya.

Kelima adalah bidang pariwisata Kelima bidang prioritas itu didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Gubernur melaporkan, dalam dua tahun ini telah berhasil menyelesaikan 40 regulasi terdiri dari 15 peraturan daerah (Perda) dan 25 peraturan gubernur (Pergub).

“Jadi tahapan selanjutnya harus dilakukan sosialisasi, edukasi, dan implementasi agar visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana benar-benar terwujud dalam memasuki Bali Era Baru,” ujarnya.

Sejumlah pencapaian kinerja itu di antaranya adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,78% dengan menempati peringkat satu dalam kelompok provinsi dengan angka kemiskinan terendah secara nasional.

Capain kenerja berikutnya ialah menurunkan angka pengangguran terbuka menjadi 1,21% dengan menempati peringkat satu terendah dalam kelompok provinsi dengan angka kemiskinan terendah secara nasional.

Selanjutnya, mempertahankan Bali sebagai pulau dengan predikat destinasi pariwisata terbaik di dunia versi Trip-Advisor untuk tahun 2020. Disusul, peringkat satu dari lima provinsi terbaik nasional dalam pelaksanaan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) dari KPK RI.

Sedangkan khusus bidang adat telah diwujudkan secara nyata program menyeluruh untuk penguatan kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan desa adat. Di antaranya, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Adat beserta peraturan pelaksanaannya.

Kemudian mengalokasikan anggaran bersumber dari APBD Provinsi Bali untuk tiap desa adat sebesar Rp300 juta dengan total alokasi mencapai Rp447,9 miliar untuk 1.493 desa adat. Tak hanya itu, dibentuk pula Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang secara khusus mengurus desa adat.

Sejalan dengan hal itu, juga telah dibangun dan diresmikan Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dengan bangun Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Jembrana, Karangasem, Bangli, Tabanan, dan Gianyar, serta Kota Denpasar.

“Pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali menggunakan lahan milik Pemerintah Provinsi Bali dengan dana yang dihimpun dari CSR. Kecuali Kabupaten Gianyar menggunakan dana APBD. Pembangunan ini akan selesai pada bulan Desember 2020. Untuk Kabupaten Badung dan Klungkung akan dibangun tahun 2021,” sebut Gubernur Koster.(lif)

Bagikan Artikel

Rekomendasi