DPD RI Pastikan RUU Penanaman Modal Tak Kontraproduktif dengan Kearifan Lokal

Senin, 21 September 2020 : 15.51
Komite IV DPD RI menggelar Uji Sahih Naskah Akademik RUU tentang Penanaman Modal di Daerah bertempat di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud) Denpasar

Denpasar - Wakil Komite IV DPD RI Casytha Arriwi Kathmandu menegaskan kelahiran Rancangan Undang Undang Penanaman Modal di Daerah tidak akan kontraproduktif dengan nilai-nilai kebudayan atau kearifan lokal.

Casytha mengaku, telah mendapatkan gambaran tentang Bali meski belum semua nara sumber memaparkan materinya.

"Saya baru tahu kalau di Bali harus ada izin dari desa adat sebelum menanamkan modal (investasi). Jadi kami dukung nilai soasial atau kearifan lokal ini, harus dipertahankan sebagai kekayaan budaya Nusantara," ucapnya saat Uji Sahih Naskah Akademik RUU tentang Penanaman Modal di Daerah bertempat di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud) Denpasar, Senin (21/9/2020).

Senator Dapil Provinsi Jawa Tengah ini terus mengupayakan RUU Penanaman Modal di Daerah bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal di seluruh Tanah Air, karena ia menyadari karakteristik sosial Indonesia sangat beragam.

Namun dia kembali menjamin, kehadiran undang-undang tersebut tidak kontraproduktif dengan nilai kebudayaan lokal, malah berjalan selaras dengan investasi yang masuk ke masing-masing daerah.

Dalam uji shahih Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus mengejar target agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanaman Modal di Daerah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021.

Guna menyerap masukan, kegiatan ini menghadirkan sejumlah pakar yang paham tentang Bali secara luas, termasuk unsur akademisi dari seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta se-Bali. Sebelumnya, uji sahih telah berlangsung di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Pada kesempatan sama, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi Unud Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum., mengapresiasi Komite IV DPD RI yang telah memilih Unud sebagai tuan rumah uji sahih.

"Sebetulnya kami di Universutas Udayana hanya menyediakan tempat, karena yang terlibat di sini berbagai nara sumber, termasuk akademisi se-Bali," jelas Putra.

Pihaknya berharap, kelak, UU Penanaman Modal di Daerah mampu menampung kebutuhan atau potret kebutuhan di daerah, supaya kebutuhan investasi terartikulasikan dengan baik sebagai penyempurna dari UU Penanaman Modal dan UU tentang Pemerintahan Daerah yang sejatinya sudah mengatur investasi namun masih bersifat umum.

Kata Wyasa, investasi, memiliki lapisan langsung dan tidak langsung (multiplayer and triple down effect). Sehingga menurutnya, Bali harus mampu membuat para investor pro terhadap kebutuhan sosial, lingkungan, kebudayaan, dan kearifan lokal.

Syukurnya, Pemerintah Provinsi Bali telah membangun zonasi tata ruang yang telah mengatur tempat dan jenis investasi. "Di Bali tak ada kendala bagi penanam modal karena Pemprov telah membangun zonasi tata ruang. Sudah jelas yang mana, ada di mana, apa yang boleh dibangun.

"Jadi tidak seperti dulu, para investor mempunyai kecenderungan memilih tempat yang mereka anggap menguntungkan dengan cepat," tutupnya. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi