AMSI Desak Polisi Ungkap Pelaku Teror Doxing Terhadap Jurnalis Liputan6com

Sabtu, 12 September 2020 : 21.50
ilustrasi/net

Jakarta - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mendesak kepolisian Republik segera mengusut kasus teror doxing terhadap jurnalis Liputan6com, Cakrayuni Nuralam.

Doxing adalah pelacakan dan pembongkaran identitas seseorang, lalu menyebarkannya ke media sosial untuk tujuan negatif. Tindakan doxing bisa dikategorikan sebagai bentuk intimidasi dan upaya menghalang-halangi jurnalis menjalankan pekerjaannya.

Tindakan menghalang-halangi jurnalis dalam menjalankan profesinya bisa dijerat dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang memuat ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers dapat dipidana dengan ancaman paling lama dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Cakrayuni mengalami doxing secara masif sejak 11 September 2020. Para pelaku doxing mempublikasikan data pribadi korban seperti foto, alamat rumah, nomor telepon, hingga identitas keluarga.

Para pelaku juga membuat narasi yang mengajak orang untuk melakukan tindak kekerasan terhadap korban. Sejak saat itu, akun media sosial korban diserang oleh berbagai macam komentar yang mengintimidasi. Rumah korban juga mulai dipantau oleh beberapa orang yang tidak dikenal.

Teror ini bermula saat Cakrayuni menulis sebuah artikel di kanal Cek Fakta Liputan6com terkait salah seorang politikus PDI Perjuangan.

Ketua Umum AMSI‭‬ Wenseslaus Manggut mengecam keras teror dan intimidasi terhadap jurnalis melalui doxxing ini. Jika ada pihak yang berkeberatan dengan isi artikel yang dibuat jurnalis, hendaknya menempuh mekanisme yang telah diatur Undang-undang.

"Yakni melalui hak jawab atau mengadukan ke Dewan Pers," ucap  Wens dalam siaran pers Sabtu (12/9/2020). Untuk itu, AMSI menuntut polisi bergerak cepat mengusut kasus ini. AMSI mendukung tindakan manajemen Liputan6com untuk melaporkan peristiwa teror ini ke aparatur penegak hukum.

Ditegaskan Wens, AMSI juga meminta perusahaan pengelola platform media sosial untuk meningkatkan pengawasannya atas konten berbahaya seperti teror dan doxxing semacam ini.

Pelanggaran hukum semacam itu tak pantas diberi ruang di media sosial. Pengelola perusahaan media sosial harus aktif menghapus posting-posting teror, intimidatif, dan hasutan untuk berbuat kekerasan seperti itu. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi