Ahok Sodok Direksi Pertamina, Presiden Jokowi Diminta Turun Benahi BUMN

Kamis, 17 September 2020 : 09.30
ilustrasi/net

Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta turun membenahi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jika ingin membesarkan perusahaan negara dan memandirikan ekonomi bangsa.

Langkah itu dipandang penting menyusul stetemen keras Komisaris Utama Badan Usaha Milik Negara PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang melontarkan pernyataan kontroversial terkait manajemen atau lebih tepatnya sikap Direksi Pertamina.

Diketahui, beberapa permasalahan disampaikan Ahok berkaitan perilaku direksi mulai dari melakukan lobi kepada menteri, persoalan gaji para direksi sampai ke soal perubahan posisi Direksi Pertamina yang tidak diketahuinya.

Ahok menyatakan, direksi tidak pernah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan dirinya dalam urusan pergantian posisi Direksi. Bahkan, semua Direksi selalu melakukan lobi langsung ke Menteri, sebagai pemegang hak utama suara dalam forum tertinggi BUMN, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai Pasal 14 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Ahok juga mengungkapkan, bahwa selain direksi, komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian terkait.

"Pertanyaannya adalah, apakah Ahok juga bukan titipan dari seorang pejabat tinggi negara yang masuk jajaran Dewan Komisaris," tukas Ekonom Konstitusi Defiyan Cori dalam keterangannya, Kamis (17/9/2020).

Disamping mempersoalkan struktur gaji (remunerasi), Ahok sempat menyinggung soal utang BUMN Pertamina yang sudah berjumlah US$16 Miliar atau setara (kurs dollar Rp 14.800) Rp 236,8 Triliun.

Ahok menyampaikan, kalau bisa Kementerian BUMN dibubarkan saja dan membangun superholding semacan Temasek Holdings yang merupakan sebuah perusahaan investasi Pemerintah Singapura.

Menurut Defiyan, pernyataan-pernyataan Ahok sudah tidak asing lagi bagi publik, bahkan seperti sudah diskenariokan.

Setidaknya diawali pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko MarInves) Luhut Binsar Panjaitan pada tanggal 10 Desember 2019, bertepatan peringatan HUT Pertamina dan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia.

Luhut bersuara keras dan lantang sebagaimana gayanya seperti biasa, tanpa tedeng aling-aling, dengan menyampaikan, penunjukan mantan Gubernur DKI itu menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero), dalam rangka memperbaiki Pertamina.

Sudah pasti perbaikan adalah suatu misi manajerial yang sudah semestinya dilakukan oleh semua pihak yang diberikan amanah jabatan publik, sekalipun itu di BUMN.

Namun pernyataan pejabat negara, serta tidak mungkin tanpa memperhitungkan data dan fakta yang diperolehnya, menuding Pertamina sebagai sumber kekacauan, patut dipertanggungjawabkannya.

"Apakah terkait dengan keluhan soal mafia minyak dan gas bumi atau kinerja Pertamina sebagai BUMN yang tak mampu membenahi sektor hulu migas?," tanya Defiyan.

Kinerja manajemen Pertamina mutakhir memang terdapat kerugian senilai US$ 0,77 Miliar, tapi dbandingkan dengan perusahaan asing lainnya rugi yang dialami ini relatif kecil.

Beberapa perusahaan itu yaitu, ExxonMobil yang mencatatkan kerugian senilai US$ 1,1 Miliar, British Petroleum US$ 21,21 Miliar, Total perusahaan minyak Perancis, rugi sejumlah US$ 8,4 Miliar, Shell US$ 18,4 Miliar, Petrobas US$ 10,41 Miliar, Chevron US$ 4,7 Miliar, Conoco Phillips US$ 1,43 Miliar, dan ENI perusahaan minyak Italia merugi sejumlah US$ 8,66 Miliar.

Dari sisi asset atas masing-masing perusahaan juga terdapat perbedaan cukup mendasar. ExxonMobil misalnya, memiliki aset US$ 361,5 Miliar; British Petroleum US$ 263,18 Miliar; Total US$ 259,41 Miliar; Shell US$ 375,1 Miliar; Petrobras US$ 185,38 Miliar; Chevron US$ 223,4 Miliar; ConocoPhilips US$ 63,05 Miliar; ENI US$ 69,5 miliar; dan Pertamina US$ 70,23 Miliar.

Dijelaskan Defiyan, terhadap total aset pun dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan migas dunia lainnya itu menunjukkan bahwa kerugian BUMN migas Indonesia masih berada di peringkat kedua terendah setelah ExxonMobil.

Rasio kerugian Pertamina terhadap aset yang dimiliki adalah 0,011 persen, sedangkan ExxonMobil 0,003 persen. Sementara itu, rasio kerugian terhadap total aset terbesar dialami ENI yang mencapai 0,125 persen.

Pertamina mengalami kerugian di semester I 2020 karena adanya penurunan konsumsi BBM akibat pandemi Covid-19. Merosotnya konsumsi tersebut menyebabkan pendapatan dari sektor hilir berkurang 25 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Kata Defiyan, Ahok dan Erick Tohir sebagai Menteri BUMN juga harus memahami, bahwa sejak pemerintahan Orde Baru dan dalam aturan per-Undang-Undangan yang lebih mendukung BUMN Pertamina visi perusahaan negara, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara yang memberikan kewenangan cukup besar kepada Pertamina dalam mengusahakan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Yakni, mulai hak penguasaan eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, hingga pengangkutan dan penjualan serta dapat menjadi solusi untuk membangkitkan kembali Pertamina sebagai perusahaan migas terbesar.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah entitias ekonomi dan bisnis yang dibentuk oleh negara dengan latar belakang sejarah panjang perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme yang didahului penguasaan ekonomi oleh swasta (asing) melalui korporasi VOC atau Kapitalisme.

Berdasar alasan itulah, semestinya semua pemangku kepentingan (stakeholders) dan publik harus memahami betul tugas pokok dan fungsi BUMN ini dalam konteks logis sejarah kolonialisme ini dan adanya perintah konstitusi, UUD 1945 pasal 33 ayat 1, 2 dan 3.

Bahwa, BUMN yang merupakan penguasaan negara di sektor ekonomi dan bisnis ini tidak saja merupakan sebuah korporasi dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dan untuk memperluas cakupan ruang gerak bisnis perusahaan BUMN ansich.

Melainkan juga dari keuntungan yang duperoleh tersebut adalah untuk memberikan pelayanan publik serta kemakmuran bagi semua orang, bukan hanya orang per orang sebagaimana pemegang saham pada korporasi swasta.

Kinerja Pertamina tidak perlu diragukan dalam situasi dan kondisi yang normal dengan perolehan laba yang terus menerus dihasilkannya.

Pada Tahun 2019, Pertamina memperoleh laba bersih sebesar US$2,53 Miliar atau setara Rp 35,8 Triliun, dan pada Tahun 2018, Pertamina juga membukukan laba sebesar US$ 2,53 Miliar atau setara Rp 35,99 Triliun.

Sementara, laba Pertamina Tahun 2017 dibukukan sejumlah US$ 2,54 Miliar (kurs US$1 r= Rp 14.000), dan perseroan berhasil mencatatkan laba bersih pada Tahun 2016 sebesar US$3,15 Miliar atau Rp 42 Triliun (dengan kurs Rp 13.344 per dollar AS).

Bahkan, saati anjloknya harga minyak dunia sepanjang Tahun 2014, PT Pertamina (Persero) masih mampu mencetak laba bersih senilai US$ 1,42 Miliar atau setara Rp 18,9 Triliun (estimasi kurs Rp 13.500 per dolar AS) pada periode 2015 serta menyetor dividen ke negara senilai Rp 6,8 Triliun.

Lalu, bagaimana usaha dan upaya atau solusi yang dilakukan oleh Ahok sebagai Komut Pertamina, Erick Tohir yang menjabat Menteri BUMN serta Luhut Binsar Panjaitan yang mengkoordinir keduanya sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi atas keluhan beban utang yang berpengaruh pada kerugian yang dialami oleh Pertamina?

Termasuk adanya pengaruh kinerja perseroan atas pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Migas, UU Nomor 19 Tahun 2003, dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang tidak akomodatif dan dengan beban penugasan yang tidak ringan diberikan oleh pemerintah dibanding korporasi swasta yang tidak terikat berbagai ketentuan rigid organisasi dan hanya terkena beban pajak serta CSR secara terbatas?

Sebagai pejabat negara, seharusnya mereka bertiga menjadi bagian dari penyelesaian (solusi) terkait pelaksanaan tanggungjawab UU organisasi yang tidak ringan oleh BUMN yangmana beban tersebut tidak dipikul oleh korporasi swasta dan asing.

Jelas, apabila BUMN tetap terikat pada UU yang masih berlaku, realitas faktual akan terus menunjukkan posisi BUMN dan terutama Pertamina selalu dalam kondisi beban lebih berat mencapai kinerja terbaik.

"Apalagi ditambah oleh adanya intervensi politik dalam penetapan harga jual produk atau jasa yang tidak bisa serta merta sesuai dengan iklim usaha yang sedang terjadi ditengah pasar minyak dunia. Tidak bisa merubah harga sewaktu-waktu, saat harga produk lain dianggap terpengaruh oleh harga BBM," sambungnya.

Walaupun begitu, permasalahan aturan yang dihadapi tersebut, justru dijawab oleh Pertamina dengan berkorban untuk kepentingan masyarakat dan negara secara luas.

Ditengah masa pandemi covid 19, Pertamina juga turut serta membantu pemerintah dengan total bantuan berjumlah Rp250 Miliar, yang disalurkan ke berbagai bentuk bantuan, di antaranya Alat Pelindung Diri (APD) dan perlengkapan lain untuk tenaga medis di berbagai rumah sakit rujukan COVID-19 di berbagai daerah.

Pertamina juga melakukan renovasi fasilitas dan alat kesehatan di rumah sakit rujukan COVID-19 dengan total biaya mencapai Rp 130 Miliar. Selain itu, memberikan 230.000 unit rapid test yang diprioritaskan untuk rumah sakit dan klinik Pertamina di seluruh Indonesia.

Pertamina juga rutin menyetorkan dividen sebagai bagian laba yang diperoleh secara periodik ke kas negara pada Tahun 2019 sejumlah Rp 181,5 Triliun.

Bahkan, dan ini lebih tidak bisa diterima akal sehat, yaitu Pertamina yang notabene perusahaan milik negara harus membayarkan bonus tanda tangan (signature bonus) kepada pemerintah untuk mendapatkan blok-blok terminasi.

Pertamina sudah melunasi sudah melunasi bonus tanda tangan (signature bonus) pengelolaan Blok Rokan sebesar US$ 784 juta. Pembayaran bonus tanda tangan dilakukan pada 21 Desember 2018 lalu.

Termasuk pengelolaan Blok Mahakam pasca-2017 dengan pembayaran signature bonus dari PT Pertamina (Persero) kepada negara, yang besarnya mencapai US$ 41 juta.

Pertanyaannya adalah, apa prioritas mendesak (urgent) dalam pembenahan kelembagaan BUMN sesuai dengan perintah atau mandat konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945, terutama pada frasa USAHA BERSAMA berdasar kekeluargaan atas penguasaan cabang-cabang produksi yang penting dari kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya serta menguasai hajat hidup orang banyak yang sudah dikerjakan Luhut Binsar Panjaitan, Erick Tohir dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok?

Jangan sampai publik mengambil kesimpulan, bahwa sebenarnya mereka sumber kekacauan di BUMN, khususnya Pertamina itu.

"Presiden harus segera turun tangan membenahi apa yang telah disampaikan Ahok terkait dengan persoalan kinerja BUMN yang terkait dengan kebijakan restrukturisasi organisasi dan manajemen BUMN tersebut jika memang bertujuan memandirikan ekonomi bangsa dan membesarkan perusahaan negara," tandas Defiyan.

Termasuk cara restrukturisasi pengelolaan BUMN yang dilakukan oleh Erick Tohir melalui penawaran saham perdana kepada publik (Initial Public Offering), khususnya pada anak-anak perusahaan Pertamina apakah sejalan dengan konstitusi ekonomi UUD 1945 dan tidak akan menjadi sumber kekacauan baru sebagaimana IPO BUMN terdahulu?

Sebagaimana pengalaman IPO yang dialami oleh BUMN bidang perbankan dan keuangan, Garuda Indonesia, Semen Indonesia dan lain-lain yang justru semakin memperburuk kinerjanya dan tidak memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat atau hanya untuk sekelompok orang pemegang sahamnya saja.

Oleh karena itu, lanjut Defiyan, terkait pernyataan Ahok melalui akun pribadinya Senin 14 September 2020 mengenai bobroknya Pertamina, dan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan bahwa Pertamina sumber kekacauan serta cara Erick Tohir membenahi BUMN, adalah juga permasalahan mereka bertiga. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi