Tak Patuhi Protokol Kesehatan di Bali Didenda Hingga Rp 1 Juta

Kamis, 27 Agustus 2020 : 10.57

Gubernur Bali Wayan Koster/ist

Denpasar - Bagi pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib membayar denda administratif sebesar Rp. 1.000.000 apabila terbukti tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19. 

Sanksi yang ditujukan kepada Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020.

Pergub itu berisi tentang penerapan disiplin Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Era Baru, maka akan dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif diantaranya ditujukan kepada bagi perorangan yang melakukan perjalanan dan atau berkegiatan ke Bali, antarkabupaten/kota di Bali dan atau di tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, berupa penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi, dan/atau  membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000 bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah.

"Bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum wajib membayar denda administratif sebesar Rp. 1.000.000 apabila terbukti tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19," tegas tegas Gubernur Bali, Wayan Koster di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Rabu (26/8/2020).

Selanjutnya ada sanksi dipublikasikan di media massa sebagai Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang kurang atau tidak taat Protokol Kesehatan, dana rekomendasi pembekuan sementara izin usaha kepada pejabat/instansi yang berwenang.

Selain sanksi, perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat dan fasilitas umum juga dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai awig-awig atau pararem desa adat atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan dilakukan oleh Perangkat Daerah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui sosialisasi, patroli dan/atau operasi penertiban.

"Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dapat mengikutsertakan TNI, POLRI, Desa Adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau Krama Bali," demikian Koster. (rhm)

Bagikan Artikel

Rekomendasi