PN Aceh Tolak Gugatan Pemilik Kapal Malaysia Terhadap KKP

Minggu, 16 Agustus 2020 : 19.13

 

PN Aceh meloak gugatan pemilik kapal warga negara terhadap KKP./ist
Jakarta- Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh menolak gugatan pemilik kapal warga negara Malaysia terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas penangkapan dua kapal milik penggugat pada Februari tahun lalu diputuskan pada 11 Agustus 2020.

Dua penggugat adalah Heng Hua Seah dan Tan Huang Hai pemilik kapal KHF 2598 dan KHF 1980.

"Jadi para penggugat ini menggugat setelah ada putusan pengadilan, bukan banding ya. Putusan penangkapan kapalnya pada 20 Juni 2019. Dua nakhoda kapalnya pun sudah dipidana," terang Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), TB Haeru Rahayu.

Selain KKP, Kejaksaan Agung juga menjadi tergugat dalam kasus tersebut.

Disampaikan secara terpisah, Kepala Biro Hukum dan Organisasi KKP Tini Martini menjelaskan, beberapa dasar Heng Hua Seah dan Tan Huang Hai melayangkan gugatan.

Pertama, para penggugat mengaku tidak mendapat informasi penangkapan hingga adanya putusan pengadilan dan kedua mereka meyakini kapal beroperasi di perairan Malaysia.

"Tapi fakta persidangan dan kesaksian nakhoda sendiri, bahwa para nakhoda mendapat perintah dari pemilik kapal untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia apabila tidak berhasil menangkap ikan di wilayah Malaysia," tegas Tini.

"Kapal KHF 1980 juga pernah menjadi barang bukti tindak pidana perikanan dengan terpidana berbeda pada Oktober 2017 di Pengadilan Negeri Medan. Putusan saat itu kapal dirampas untuk negara dan selanjutnya diserahkan kepada nelayan," tambahnya.

Atas putusan tersebut, para penggugat harus membayar biaya perkara sebesar Rp1.292.000,00. Putusan dibacakan setelah menjalani 12 kali persidangan.

TB Haeru kembali menegaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PSDKP tidak mengendorkan pengawasan bahkan saat pandemi Covid-19. Di bawah komando Menteri Edhy Prabowo, sudah 69 kapal illegal fishing ditangkap dalam kurun waktu 10 bulan terakhir.  

"Sesuai arahan Pak Menteri, kekayaan laut Indonesia harus untuk nelayan Indonesia. Tidak ada tempat untuk pelaku illegal fishing dan kami komit untuk itu," pungkas TB Haeru.(lif)

Bagikan Artikel

Rekomendasi