Pakar: Abaikan Perpres 177 Erick Thohir Lakukan Pelanggaran Hukum

Senin, 03 Agustus 2020 : 08.23
Pakar Hukum DR. Ida Bagus Radendra, SH MH?kabarnusa
Denpasar - Langkah Kementrian BUMN yang melakukan penentuan Direksi dan Komisaris BUMN melalui talent pool dengan mengabaikan Perpres 177 bisa dikategorikan pelanggaran hukum.

Menurut Pakar Hukum dari Bali DR. Ida Bagus Radendra,inovasi boleh saja dilakukan oleh Erick Thohir namun sewajarnya dilakukan dengan menjunjung tinggi regulasi yang ada.

Jika Erick Thohir memakai talent pool dalam kerangka inovasi sah sah saja namun dia tidak punya kewenangan untuk itu.

"Kalau dia punya ide keputusan lewat talent pool ya sampaikan ke presiden, dia tidak punya kewenangan untuk melakukan inovasi yg keluar koridor karena ada Perpres 177 yang mengatur soal itu," ujarnya dalam acara Bincang Kritis bersama Jurnalis di Warung Bencingah Denpasar, Bali, Minggu (2/8/2020).

Perpres 177/2014 adalah produk hukum, instrumen hukum, yang sesuai sesuai tatanan yang berlaku dan jadi acuan, tidak boleh dilanggar itu preseden buruk.

Radendra menjelaskan dari kasusnya dia melihat rekrutmen lewat talent pool itu pelanggaran terhadap aturan hukum. 

"Pelanggaran hukum," tandasnya lagi.

Ketua Yayasan Pendidikan STIAMI Denpasar ini menambahkan, ketika publik melihat kritik keras Adian Napiupulu terhadap Erick Thohir maka penyelesaian terbaik adalah mengembalikan pada produk hukum yang ada.

Dia menolak ketika jalan keluar dari perseteruan Adian dengan Erick Thohir harus dikompromikan.

"Saya sebagai Praktisi dan Akademisi bidang hukum justru mendukung hukum sebagai panglima, yang sesuai hukum yang harus dijalankan tidak boleh ada dikompromikan, jadi preseden buruk buat masyarakat kalau hukum di kompromikan," tegasnya. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi