Dukung Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terdampak Covid-19, Pemerintah Berikan Kelonggaran Permodalan

Sabtu, 01 Agustus 2020 : 19.32
KKP Menyediakan Akses Permohonan KUR. /ist
Jakarta
-  Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyediakan akses pemodalan merupaka salah satu upaya untuk tetap menjaga geliat usaha di tengah pandemi Covid-19.
 
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) mengajak para pelaku usaha di sektor KP untuk tidak ragu memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

"Maksimum plafonnya meningkat dari yang sebelumnya Rp25 juta menjadi Rp50 juta," jelas Nilanto di Jakarta, Sabtu (01/8/2020).

Hingga semester pertama 2020 realisasi dana KUR untuk sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp1,8 triliun untuk 56.858 debitur di seluruh Indonesia.

Namun untuk bidang perikanan masih kecil buat dana KUR. 

"Untuk pengolahan ada 2.271 debitur dengan total kredit  sekitar Rp82 miliar," sambungnya.

Senada, Direktur Usaha dan Investasi PDSPKP, Catur Sarwanto memaparkan realisasi KUR pada semester satu 2020 telah mencapai 61,5% dari target yang ditetapkan yakni Rp3 triliun. 

Guna membantu pelaku usaha terdampak Covid-19, Pemerintah telah menerbitkan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 6 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenko Nomor 8 tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima KUR terdampak Pandemi Covid-19. 

Perlakuan khusus ini antara lain pembebasan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR dan/atau pemberian penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu paling lama enam bulan sesuai penilaian penyalur KUR.

"Ketentuan ini mulai berlaku  1 April 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020," terang Catur.

Bentuk perlakuan khusus ini di antaranya relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR. 

Administrasi tersebut meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, NPWP, dokumen agunan tambahan, dan/atau dokumen administrasi lainnya. 

"Kemudian relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah," jelas Catur.

Melalui kelonggaran tersebut, Catur berharap para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan bisa memaksimalkan pemanfaatan dana KUR. Guna memudahkan pelaku usaha mengakses KUR, KKP memfasilitasi pendaftaran calon debitur secara daring dengan mengakses laman https://bit.ly/aksesmodal_KKP.

"Kami yakin, sebagaimana optimisme yang disampaikan pak Menteri Edhy, bahwa sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi pemenang dalam menjaga kinerja usaha di tengah pandemi," tandasnya.(lif) 
Bagikan Artikel

Rekomendasi