Tingkatkan Potensi Keuangan Bisnis Syariah, DPD RI Dorong Kebijakan Pro-Syariah

Jumat, 17 Juli 2020 : 15.33
Dikatakan Nono Sampono, Indonesia dengan 227 juta penduduk muslim seharusnya mendapat jaminan kehalalan dalam semua aktifitas/ist
Jakarta -Potensi keuangan di sektor Syariah cukup besar jika pemerintah Indonesia serius menjalankan kebijakan pro Syariah, termasuk mempercepat akselerasi penerapan UU nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan segera menerbitkan peraturan-peraturan ikutannya.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono kepada pengurus Halal Institute di Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (16/7/2020)

Dikatakan Nono, Indonesia dengan 227 juta penduduk muslim seharusnya mendapat jaminan kehalalan dalam semua aktifitas.

Mulai dari apa yang dimakan, apa yang dipakai, bagaimana berbisnisnya, sampai dimana menyimpan uangnya.

Eropa dan Amerika Latin, meski mayoritas non-muslim, tapi market share produk halal sangat tinggi. Karena mereka juga menyiapkan diri sebagai destinasi wisata dari negara-negara muslim.

"Mereka juga ekspor produknya ke negara-negara tersebut. Brazil sebagai contoh, penduduk muslimnya kurang dari 1 persen, tapi produk halal mereka terbesar di Kawasan Amerika Latin,” tandasnya.

Semua pihak yang terlibat dalam mata rantai produksi halal ini, termasuk penyelia halal, harus meninggalkan ego sektoral, agar implementasi UU 33/2014 yang mulai berlaku efektif 2019 itu bisa terwujud dengan cepat.

“Dan nanti yang diuntungkan masyarakat, karena proses untuk mendapatkan sertifikat halal menjadi lebih efisien dan murah serta transparan,” tambahnya.

Melalui Komite IV,, DPD akan segera meminta kepada Menteri Keuangan untuk segera menerbitkan tarif untuk proses sertifikasi produk halal yang sejak 2019 menjadi wajib untuk semua produk, terutama makanan dan minuman.

“Dan Komite III bidang agama bisa juga mendorong melalui Omnibus Law apa-apa yang masih menjadi hambatan penerapan UU tersebut,” tutupnya.

Ketua Harian Halal Institute Andy Subiyakto berharap DPD RI sebagai wakil daerah dapat memperjuangkan agar sosialisasi UU Jaminan Produk Halal tersebut bisa sampai ke daerah.

Mengingat kebutuhan auditor halal di kisaran 5000 orang, saat ini baru tersedia 150 orang. Dan target 2 juta penyelia halal, baru ada dalam hitungan jari.

“Padahal value bisnis halal ini bisa mencapai 2,8 milyar USD,” paparnya.(imh)
Bagikan Artikel

Rekomendasi