Politisi NasDem Terusik Rumor "Satu Jalur" di PPDB Denpasar

Minggu, 12 Juli 2020 : 07.23
Ketua Fraksi NasDem PSI DPRD Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Gede Widiada, memberikan tanggapan soal penyelenggaraan PPDB.
Denpasar - Kabar tidak sedap "Satu Jalur" tercium dari pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri tahun pelajaran 2020/2021 di Kota Denpasar.

Diketahui, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar telah mengumumkan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri tahun pelajaran 2020/2021 di Kota Denpasar untuk jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua pada Rabu 24 Juni 2020.

Masyarakat bisa melihat pengumuman secara daring melalui website https://denpasar.siap-ppdb.com.

Kekecewaan masyarakat para orangtua terhadap PPDB ini pun menyeruak.

Tokoh masyarakat, yang Ketua Fraksi NasDem PSI DPRD Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Gede Widiada, memberikan tanggapan soal penyelenggaraan PPDB.

Ia mengungkapkan, untuk tahun ajaran baru ini, ada kesepakatan moral bahwa rombel tiap kelas di SMP negeri di Kota Denpasar sebanyak 36 orang siswa. 

"Namun ada rumor yang saya dengar rombel ditambah jadi 40 siswa, alasannya katanya untuk membantu masyarakat terdampak covid-19," katanya saat ditemui di kediamannya, Puri Peguyangan, Sabtu (11/07/2020).

Antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar dan DPRD Kota Denpasar telah ada kesepakatan moral rombel maksimal 36 siswa.

Karena itu, jika alasannya jumlah itu ditambah karena untuk membantu masyarakat terdampak covid-19, hal itu justru sangat rentan terjadi penularan karena jumlah siswa yang sesak dalam satu kelas yang akan semakin mengganggu proses belajar mengajar. 

"Kita khawatirkan akan terjadi kasus baru (covid-19, red) klaster sekolah apabila dalam satu kelas daya tampung siswa melebihi kapasitas ruang belajarnya di sekolah," ungkap politikus senior ini.

Tak heran, dengan kondisi ini, kemudian mmeunculkan dugaan ada "tangan-tangan sakti" yang ingin menyentuh penyelenggaraan PPDB tahun ini. 

Satu sisi ingin menolong masyarakat yang tidak mampu tapi ada kondisi penting yang harus diperhatikan yakni kesehatan di masa pandemi.

Jadi, kalau pemerintah sudah melabrak komitmen itu artinya sudah tidak mendidik, apakah ini ada tekanan politik.

"Apakah, ada tangan-tangan yang bermain itulah yang selalu jadi problema setiap tahun ajaran," kata pria yang akrab disapa Turah ini.

Dia juga mendengar ada rumor "satu jalur" dalam penerimaan siswa di tingkat SMA. Meski tidak mengetahui apa maksud dari istilah itu, namun menurutnya sistem "satu jalur" ini mengalahkan sistem PPDB yang sah.

Untuk itu, dia meminta agar semua pihak menghormati aturan dan menerima daya tampung siswa di tiap sekolah negeri sehingga para orang tua bisa mengalihkan putra-putrinya untuk menempuh pendidikan di sekolah swasta.

Kata Turah Widiada, pemerintah harus duduk bersama dengan sekolah swasta. Kalau pemerintah mau memberi keringanan kepada masyarakat yang mau putra-putrinya belajar di sekolah swasta namun terbentur biaya uang pangkal, maka pemerintah bisa memberikan subsidi.

Dia mengusulkan, apabila anggaran daerah tidak mencukupi, dana bansos anggota dewan bisa digunakan untuk membantu masyarakat terlebih misi wajib belajar 12 tahun harus terpenuhi. 

"Kita harus komitmen dengan apa yang menjadi kesepakatan dan peraturan. Kalau langkah dan komitmen kita itu berbeda dengan tindakan kita, maka sampai kapan proses PPDB akan bersih dari praktek-praktek seperti ini," demikian Widiada. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi