Menyoal Saham Swasta di Holding BUMN Migas Pertamina

Kamis, 09 Juli 2020 : 10.53
ilustrasi/ist
Jakarta- Perusahaan Gas Negara (PGN) yang berbentuk badan hukum Perusahaan Terbatas (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya telah dipecah (stock split) dan diperjualbelikan di pasar bursa dengan melakukan penjualan saham perdana 5 Desember 2003.

Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada bulan Januari 2018,  porsi kepemilikan Negara Republik Indonesia di emiten berkode PGAS itu adalah sejumlah 13,8 Miliar lembar saham atau setara 56,9%.

Saham-saham ini sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Januari 2018 telah dialihkan ke Pertamina sebagai holding BUMN Minyak dan Gas bumi (Migas).

"Artinya, pemerintah dalam hal ini mengalihkan seluruh saham seri B milik negara di PGN menjadi setoran modal pada BUMN PT Pertamina," ujar Ekonom Konstitusi Defiyan Cori dalam keterangannya, Kamis (8/7/2020).

Menurutnya, dengan pengalihan saham tersebut, Pertamina resmi menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan induk BUMN Migas yang membawahi PGN, dan PT Pertagas anak usaha Pertamina kepemilikannya dialihkan ke PGN.

Status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sejak saat itu resmi melebur ke Holding BUMN Migas. 

Mengacu keputusan para pemegang saham, maka telah disetujui pula perubahan anggaran dasar perusahaan, sehingga PGN tidak punya status Persero lagi (dihadiri 77,8% investor).

"Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan posisi porsi saham swasta yang masih ada di PGN atas keputusan-keputusan strategis soal industri gas di masa depan?," ucap alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini.

Dikatakan, tantangan industri migas nasional 5-25 Tahun ke depan tidak hanya soal efisiensi yang saat ini dilakukan, tetapi bagaimana PGN sebagai sub holding mampu menjadikan Pertamina sebagai perusahaan berkinerja terbaik dari hulu ke hilir industrinya ditengah persaingan industri migas global.

Dia melanjutkan, yang utama adalah mengembalikan kepemilikan PGN 100 persen menjadi milik negara, setelah sebagian sahamnya dipecah melalui IPO di pasar bursa.

Pengalaman Arcandra selama bekerja di perusahaan migas asing USA telah ditunjukkan saat menjadi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendampingi Ignasius Jonan, walau hampir tanpa prestasi.

Pengembalian blok-blok migas besar seperti Mahakam dan Rokan pun kalau tanpa desakan kuat publik pun belum tentu akan kembali ke tangan Pertamina dan itupun dibayar dengan signature bonus lebih dari US$ 780 juta.

Sejak 21 Januari 2020, Arcandra disahkan sebagai Komisaris Utama PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) sub holding dari Pertamina sebagai BUMN Holding Migas melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Publik tentu perlu bukti pengalaman Arcandra Tahar dalam mengatasi ketidakefisienan industri hulu migas nasional, terutama gas bumi yang terjadi sejak dulu.

Diketahui, pemerintah telah menetapkan harga gas untuk industri US$6 per MMBTU, akankah harga gas industri yang dipatok ini masih memungkinkan PGN bertahan dan memperoleh laba. Lalu bagaimana dengan harga serta tata kelola gas untuk rumah tangga dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), seperti apa skemanya, subsidi dan non subsidinya?

Tantangan industri migas nasional 5-25 Tahun ke depan tidak hanya soal efisiensi yang saat ini dilakukan, tetapi bagaimana PGN sebagai sub holding mampu menjadikan Pertamina sebagai perusahaan berkinerja terbaik dari hulu ke hilir industrinya ditengah persaingan industri migas global.

Jangan sampai justru Pertamina sebagai BUMN Holding Migas yang akan menyusul diajukan penawaran IPO-nya ke pasar bursa dari indikasi rencana IPO yang disusun Erick Tohir atas beberapa sub holding Pertamina lainnya. (rhm)


Bagikan Artikel

Rekomendasi