Laporan Perusakan Rumah, Jurnalis Senior Jalani Pemeriksaan di Polda Bali

Kamis, 16 Juli 2020 : 21.12
Saksi korban Joko Sugianto (tengah depan) didampingi tim kuasa hukum/ist
Denpasar - Joko Sugianto yang juga seorang jurnalis senior itu dimintai keterangan penyidik unit III - Direktorat Reskrimum Polda Bali selama tiga jam nonstop sebagai saksi korban dalam kasus perusakan rumah.

Langkah cepat Polda Bali ini berbeda dengan Unit I Sat Reskrim Polresta Denpasar terkait laporan perusakan rumah yang diajukan wartawan ini, empat bulan lalu namun terkesan jalan di tempat.

“Kami mengaapresiasi gerak cepat penyidik Polda, tapi kita sayangkan laporan klien kami di Polresta tidak ada progres,” ucap kuasa hukum Joko dari LBH KAI Bali, Agus Samijaya, usai pemeriksaan, Kamis (15/7/2020).

Samijaya menguraikan, materi pemeriksaan, masih seputar pendalaman bukti-bukti kepemilikan rumah Joko Sugianto.

“Ini pemeriksaan sebagai saksi pemalsuan kuitansi jual-beli tanah yang diajukan Pujiama,” imbuh Samijaya.

Dari sekitar 22 pertanyaan, sambung Samijaya, penyidik mempertanyakan adanya  kuitansi pembelian tanah Wayan Padma ke Pujiama yang terindikasi palsu.

Kuitansi tertanggal 10 Maret 1990, tapi menggunakan meterai enam ribu rupiah. Padahal, meterai itu baru beredar 2006-2009, sedang tahun1990 masih meterai senilai satu ribu rupiah.

Blanko kuitansi juga keluaran tahun 2000. Guna menghilangkan jejak angka dua dicoret.

“Ya, klien kami tahu adanya kuitansi itu, setelah ditanyakan ke Pujiama ternyata tidak benar. Pujiama menyangkal telah menjual tanahnya ke Padma. Ia yakin hanya menjual ke klien kami,” jelas Samijaya.

Berdasar kuitansi yang diduga palsu itulah Samijaya meyakini kasus ini merupakan ulah mafia tanah. Dia menduga, banyak oknum lintas profesi terlibat dalam perkara ini.

Terlebih dari beberapa saksi, termasuk Joko, tidak mengenal nama Wayan Padma tinggal dan menguasai secara terus-menerus tanah di Jalan Batas Dukuh Sari, Gang Merak Sesetan atau tepatnya di tanah yang ditinggali Joko.

“Jadi, keterangan seporadik yang digunakan mengurus sertifikat pantas disebut palsu. Banyak saksi yang menyatakan tanah di Gang Merak itu milik Pujiama,” tegas Samijaya.

Karenanya, Samijaya bersama LBH KAI Bali meminta Polda Bali segera menuntaskan perkara ini agar korban tidak banyak berjatuhan.

Harapan serupa ditujukan pada Polresta Denpasar segera merampungkan laporan perusakan rumah Joko yang diakui pihak Padma.

Pihaknya di Tim LBH KAI sepakat meminta Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah Bali turut turun tangan.

Permintaan Samijaya ini diperkuat pernyataan srikandi LBH KAI Bali, Anisa Defbi Mariana. Menurut pengacara muda ini, kasus mafia tanah bisa merugikan banyak pihak. Indikasinya, terduga pelaku cepat-cepat mengalihkan hak tanah yang dirampas ke pihak lain melalui PTSL yang dicetuskan Presiden Jokowi.

Kata Anisa, modus operandi ini, untuk mengaburkan tindak kejahatan agar tidak terdeteksi aparat penegak hukum.

“Sepakat dengan Pak Samijaya, kejahatan mafia tanah harus diberantas tuntas agar tidak menciderai program pemerintah Presiden Jokowi,” kata Anisa di Polda Bali.

Sehari sebelumnya, Rabu (15/7/2020), penyidik juga memeriksa saksi Wulan Prasetyo. Dia tetangga Joko Sugianto di Batas Dukuh Sari, Gang Merak Sesetan, Denpasar.

Saksi menjelaskan ke penyidik, kalau tanah di Gang Merak, termasuk yang dibeli Joko Sugianto, milik Pujiama. Itu dibuktikan perjanjian kontrak sejak 2002 hingga 2035  pada Pujiama bukan Padma.

“Nama Padma muncul 1018 lalu. Tapi, warga tidak ada yang kenal dia. Semua warga bayar kontrak ke Pujiama. Pak Joko Sugianto beli tanah juga ke Pujiama,” terang Yoyok.

Guna mengonfirmasi data lebih detil, BPN Denpasar memanggil Joko Sugianto, Jumat (17/7/2020) besok. Sesuai surat panggilan, Joko Sugianto diminta klarifikasi serta keterangan terkait kepemilikan rumah yang diduga diserobot Padma.

Undangan telah disampaikan kepada Wayan Padma. Pihak Padma saat  dipanggil Rabu lalu bersama Pujiama mangkir. Sedangkan Pujiama diwakili tim kuasa hukumnya, Wihartono.

Sampai saat ini, belum diperoleh penjelasan atau tanggapan dari pihak Wayan Padma terkait laporan Joko Sugianto (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi