KKP: Data Mikro Jawab Permasalahan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Sabtu, 18 Juli 2020 : 11.09
Dalam sektor kelautan dan perikanan, isu strategis perlu ditangani secara cepat dan akurat, sehingga ketersediaan data dan informasi sosial ekonomi berskala mikro secara periodik menjadi kebutuhan yang mendasar guna perumusan kebijakan sektor kelautan dan perikanan/KKP
Jakarta - Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja, menuturkan data mikro dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai permasalahan masyarakat kelautan dan perikanan, karena data mikro dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan rumah tangga kelautan dan perikanan.

Data memiliki arti penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dalam pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Ketersediaan data yang akurat, terkini dan reliable sangat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan di berbagai bidang.

Dalam sektor kelautan dan perikanan, isu strategis perlu ditangani secara cepat dan akurat, sehingga ketersediaan data dan informasi sosial ekonomi berskala mikro secara periodik menjadi kebutuhan yang mendasar guna perumusan kebijakan sektor kelautan dan perikanan.

Terkait hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), menyelenggarakan ‘Seminar Online Bedah Data Mikro untuk Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan’, pada 17 Juli 2020.

Kegiatan ini terlaksana guna mendapatkan kesepahaman pemanfaatan data mikro untuk pengambilan kebijakan pembanguan sektor kelautan dan perikanan.

Melalui data mikro inilah, perubahan profil sosial ekonomi rumah tangga di sentra perikanan dengan tipologi yang berbeda dapat diketahui.

“Setiap lembaga penyedia data memiliki peran dan kewenangan masing-masing, namun demikian semua institusi memiliki potensi melakukan koleksi data yang dapat dimanfaatkan untuk merumuskan pengambilan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” tutur Sjarief.

Pengelolaan data di Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No 67/Permen-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan peraturan ini maka data yang tersebar di berbagai Unit Kerja Eselon I lingkup KKP diintegrasikan dalam satu standar data yang dilengkapi dengan satu metadata dan diseminasi secara elektronik dalam satu portal data.

Untuk data transaksi yang memiliki sifat dinamis  dikelola oleh unit kerja eselon I sesuai dengan kewenangannya di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) sebagai salah satu institusi riset di bawah BRSDM yang melaksanakan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan sesuai dengan Permen KP no 18/PERMEN-KP/2017 memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2020, BBRSEKP melaksanakan riset Indikator Mikro Sosial Ekonomi untuk mendukung Pembangunan KP.

“Riset tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran data mikro skala rumah tangga perikanan di wilayah terpilih, serta dapat berjalan dari tahun ke tahun sehingga dapat terkumpul data time series untuk memantau dan memahami berbagai perubahan jangka panjang profil rumah tangga di daerah pedesaan dengan tipe tipologi kelautan perikanan yang berbeda,” tegas Sjarief.

Kolaborasi data dari berbagai insitusi tersebut pun diharapkan dapat memperkaya ketersediaan data khususnya data mikro untuk menunjang pengambilan kebijakan sektor kelautan dan perikanan.

Dalam kesempatan yang sama, Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi Maritim, Laode Masihu Kamaluddin, mengatakan bahwa untuk kepentingan KKP di masa depan, pembangunan Pohon Informasi Perikanan Terintegrasi (PIPT) berbasis Big Data, harus segera dilaksankan.

Pohon Informasi Perikanan Terintegrasi merupakan suatu strategi manajemen berbasis big data yang menggunakan teknologi informasi untuk mengolah data menjadi informasi terintegrasi yang diperlukan dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Juga, terkait regulasi, investasi dan bisnis, kesejahteraan nelayan (kelestarian alam dan lingkungan), serta kepentingan kaum intelektual dan dunia perguruan tinggi.

“Saat ini kita masuk ke zaman ABC, yakni zaman (A) Artificial Intelligence, (B) Big Data, dan (C) Connectivity. Dari ketiga hal tersebut, hal paling mendasar adalah B, karenanya data yang dikembangan sebagai data dasar atau data mikro, harus berkembang menjadi big data.

Dari big data, lalu kita olah menjadi informasi dengan bantuan artificial intelligence, dan powered by blockchain yang akan menjadi konektivitas antara ketiganya. Barulah perikanan kita akan menjadi lebih kuat.

Di dalam konteksi ini, semua harus terkait. Aktivitas boleh masing-masing, tetapi frame work harus sama karena kita akan bangun pohon informasi perikanan,” terang Laode. (ahs)
















































































Bagikan Artikel

Rekomendasi