Ingin Masuk Lima Besar Ekonomi Dunia, RI Harus Perkuat BUMN dan Koperasi

Rabu, 29 Juli 2020 : 08.02
ilustrasi/net
Jakarta
- Jika Indonesia ingin masuk lima besar kekuatan ekonomi dunia maka selain harus mengubah paradigma pembangunan yang berorientasi kapitalisme dengan memperkuat kelembagaan entitas ekonomi konstitusi, yaitu BUMN dan Koperasi.

Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan, negara-negara Asia akan mengisi daftar 5 negara dengan kekuatan ekonomi dunia pada Tahun 2024. Sejumlah 4 (empat)  negara Asia diperkirakan akan menggeser Eropa ke peringkat yang lebih rendah berdasarkan  angka Produk Domestik Bruto (PDB) yang lebih tingg pada masai 4 tahun mendatang.

Indonesia termasuk salah satu yang diprediksi akan menjadi negara besar tersebut dengan posisi di peringkat 5.

Posisi tersebut sebelumnya ditempati oleh Inggris (Britania Raya) pada Tahun 2008 yang lalu. Alasan The World Bank dan IMF memperkirakan peringkat itu, yaitu populasi kelas menengah yang terus bertambah membuat Indonesia bisa menjadi salah satu negara dengan PDB tertinggi.

"Mungkin dan masuk akalkah (make sense) perkiraan ini, atau hanya cara lembaga ini untuk memasarkan utangnya," tukas Ekonom Konstitusi Defiyan Cori, dalam keterangannya Rabu (29/7/2020).

Perkembangan perekonomian Indonesia saja pada Tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku hanya mencapai Rp15 833,9 Triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp59,1 Juta atau US$4 174,9.

Sedangkan Jerman yang berada pada posisi ke-4 terbaik di dunia pada Tahun 2017 memiliki PDB sebesar US$ 3,6 Triliun dan Inggris yang berada diurutan ke-5, PDB nya sejumlah US$ 3,1 Triliun. 

Kredibilitas WB Dan IMF

Dalam daftar yang baru diterbitkan tersebut, China akan naik ke posisi teratas negara ekonomi terbesar dunia, menggeser Amerika Serikat (pada Tahun 2017 berada diurutan pertama), menyusul India di urutan ketiga.

Jepang dengan ekonomi mapannya kemudian menyusul di peringkat keempat. Penyusunan peringkat ekonomi terbaik dunia itu oleh WB dan IMF meninggalkan catatan tersendiri berkaitan dengan kredibilitas kedua lembaga tersebut.

Disamping Indonesia harus mengejar PDB negara peringkat ke 4 dan ke-5 ekonomi terbaik dunia Tahun 2017 itu dengan kekurangan angka PDB yang diraih pada Tahun 2019 ke 2024 sebesar kurang lebih Rp 35.000 Triliun? Sebelumnya, pada Tahun 2019 WB dan IMF justru mempublikasikan peringkat ekonomi terbaik dunia bukan kepada Indonesia.

"Sebagai lembaga keuangan dan donor bagi pembangunan negara-negara berkembang di dunia, kemampuan dan kredibilitas Bank Dunia (The World Bank) dan Dana Moneter Internasioal (IMF) sangat diragukan, dan belum ada satupun negara yang ditanganinya berhasil keluar dari krisis ekonomi dan keuangan," ungkap alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini.

Bahkan, hal itu terjadi pada negara-negara maju di benua Eropa, kasus terakhit adalah dalam menangani krisis ekonomi dan keuangan Yunani. Di Asean, Indonesia yang menjadi "pasien" tetapnya melalui "anak emas" Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengalami nasib yang sama berulang kali didera krisis ekonomi dan keuangan. 

Namun, perkiraan negara-negara Asia, khususnya Asean akan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan terbaik di dunia itu sangat mungkin sekali menjadi kenyataan.

"Hanya saja itu bukan terjadi pada Indonesia yang saat ini mengalami kondisi kebingungan menghadapi pandemi covid 19 dan menerapkan kebijakan tidak konsisten (inconsistency and out focusing  policy)," sambungnya.

Prioritas pembangunan Indonesia sejak periode pertama (2014-2019) telah salah arah karena terlalu berlebihan membangun infrastruktur dan mengabaikan pembangunan industri di bidang pangan.

Dengan kerangka pilihan (portofolio) kabinet yang ada saat ini, khususnya tim ekonomi yang tak bisa keluar dari paradigma lama yaitu condong ke sistem ekonomi kapitalisme.

Maka, peluang 5 (lima) besar kinerja ekonomi dunia rerbaik pada Tahun 2024 mendatang kemungkinan besar akan diraih oleh Vietnam dan atau Myanmar yang menerapkan rencana pembangunan bertahap, terarah dan terukur berdasar prioritas dengan membangun sektor hulu ke hilir industri khususnya bidang pangan dan energi.

Vietnam dan Myanmar ini nyaris menerapkan strategi dan pola pembangunan yang dahulu digunakan di era pemerintahan Presiden Soeharto dan menerapkan substansi Pasal 33 UUD 1945 dalam membangun ekonomi mereka yang pernah "dipelajari" di Indonesia melalui Bappenas.

Pembenahan Sistemi*

Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak beranjak dari 5 persen dan tidak ada strategi pembangunan yang jitu maka berpotensi menjadi negara tertinggal di kawasan ASEAN. Malah The World Bank (WB) dan International Monetary Fund (IMF) sendiri pernah merilis soal kekuatan ekonomi Vietnam dan Myanmar ini, juga The Asian Development Bank (ADB) tentang akan cemerlangnya pertumbuhan beberapa negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). 

Vietnam, hanya dalam 3 (tiga) dekade mampu bertransformasi dari awalnya adalah salah satu negara termiskin di wilayah Asean, kemudian menjadi salah satu negara tersukses dalam mengelola pembangunan. Jika mencoba mengamati perjalanan sukses Vietnam ini, maka tak bisa dilepaskan dari dimulai pada akhir tahun 1980-an. Mereka mampu menggerakkan ekonomi tak hanya untuk memenuhi pasar dalam negeri, tetapi juga berorientasi untuk pasar kawasan dan dunia (global market).

Strategi ini berhasil memacu pertumbuhan ekonomi hingga mencapai rata-rata 7,0 persen per tahun pada periode 1991 hingga 2010. Selain itu, pada Tahun 1986, dalam sebuah Kongres Partai muncul sebundel strategi pembangunan ekonomi yang tak lazim jika merujuk teori Marxisme. Doi Moi, dalam bahasa Vietnam yang berarti pembaharuan, diperkenalkan sebagai sebuah semangat baru.

Apabila Indonesia ingin mencapai 5 (lima) besar tersebut, maka paradigma pembangunan dan sistem ekonomi yang diterapkan beserta tim kabinet harus dirubah dan dirombak total.

"Salah satunya adalah penguatan kelembagaan entitas ekonomi konstitusi, yaitu BUMN dan Koperasi," tandas Defiyan.

Dan perombakan portofolio kabinet itu terutama sekali pada tim ekonomi yang sejak Tahun 2014 sangat lemah dan tidak ada koordinasi dan sinergi yang optimal. Memasukkan unsur-unsur partai politik dalam kabinet sampai Tahun 2024 justru akan membuat arah dan sasaran (focusing) partai politik lebih dominan untuk meraih suara terbesar di tahun politik 2024 bukan untuk mensukseskan kinerja kabinet.

Untuk The World Bank dan IMF patut dipertanyakan akurasi dan kebenaran peringkat yang mereka buat tersebut di halaman World Economic Forum yang dipublikasikan pada tanggal 22 Juli 2020. Sebab, tidak disebutkan indikator-indikator lain yang dapat dijadikan dasar untuk menerima secara rasional pemeringkatan 5 terbaik di dunia itu atas kinerja ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah dicapai 5 tahun yang lalu. 

Dengan  Utang luar negeri (ULN) Indonesia per Desember 2019 mencapai US$ 404,3 miliar atau sekitar Rp 5.620 triliun (belum termasuk tambahan utang baru Tahun 2020), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang hampir sama jumlahnya, bagaimana resep WB dan IMF pada Indonesia agar tak mengalami kasus seperti Yunani?

"Yangmana, Indonesia harus menghasilkan PDB Rp 35.000 Triliun selama 4 tahun itu, dan berarti per tahunnya harus dapat mencapai Rp 9.000 Triliun. Bagaimana mungkin selain melalui penjualan asset-asset (harta kekayaan) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis?," tanya Defiyan mengakhir. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi