Gubernur Koster Tegaskan Kesiapan Bali Menerima Kunjungan Wisatawan

Kamis, 23 Juli 2020 : 07.05
Gubernur Bali Wayan Koster/ist
Denpasar - Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan kesiapan Bali untuk menerima kunjungan wisatawan dengan langkah dan tahapan yang tengah dilakukan saat memasuki tatanan kehidupan era baru.

Koster menegaskan itu, saat menjadi narasumber Webinar Reaktivasi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi secara daring, Rabu (22/7).

Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan beberapa langkah persiapan dalam rangka pembukaan kembali sektor pariwisata di Indonesia.

Yang pertama adalah mengendalikan penanganan Covid-19 dengan baik sehingga wisatawan merasa nyaman. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kasus yang rendah, tingkat kesembuhan yang tinggi serta angka kematian yang minim.

“Ini sedang kami kerjakan secara progresif dengan tim di provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Gubernur Koster dari Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar

Bali sudah membuat tiga tahapan untuk kembali menggairahkan perekonomian. Tahapan pertama sudah dimulai dengan membuka aktivitas masyarakat lokal sejak tanggal 9 Juli 2020 lalu.

“Tahap kedua akan dilakukan pada tanggal 31 Juli yang akan datang di dimulai dengan pembukaan dimulainya sektor pariwisata khusus untuk wisatawan nusantara,” ujarnya.

Ia menambahkan tahap ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 11 September untuk wisatawan mancanegara.

Mantan anggota DPR RI tiga periode ini mengatakan pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali mengenai Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru dalam rangka pelaksanaan aktivitas ini agar betul-betul sehat, nyaman dan aman bagi masyarakat lokal maupun juga masyarakat yang akan berkunjung ke Pulau Dewata.

Saat ini, tengah digencarkan sosialisasi sampai ke tingkat bawah bagi pelaku usaha pariwisata. Juga, sudah dilakukan proses sertifikasi bagi pelaku usaha di bidang pariwisata yang akan membuka aktivitas usahanya, baik itu destinasi wisata, restoran, hotel dan juga daerah tujuan-tujuan wisata lainnya.

Sertifikat diberikan bagi destinasi wisata yang telah siap dan sanggup menjalankan protokol tatanan kehidupan era baru.

Ia terus memantau kesiapan pelaku pariwisata agar betul-betul tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

Sebelumnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat membuka webinar mengatakan pandemi Covid 19 sangat berdampak luas terhadap penurunan pariwisata dan perolehan devisa.

Menurutnya BPS pada bulan Mei mencatat pariwisata mengalami penurunan hampir 100 persen. Sebanyak 180 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merasakan dampak, 2 ribu hotel mengalami pemberhentian operasional yang menyebabkan penurunan permintaan terhadap bahan baku produksi

Ia mengaku senang bahwa sudah mulai ada daerah seperti Bali yang mulai membuka secara bertahap sektor pariwisata.

Ia berpesan pemerintah daerah agar menjamin keselamatan pekerja wisata dan masyarakat sekitar serta mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio yang menjadi keynote speaker mengatakan syarat utama untuk kembali menghidupkan sektor pariwisata adalah dengan menjalankan protokol kesehatan.

Ia mengatakan sudah melihat persiapan protokol kesehatan yang dilaksanakan pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan sangat baik.

“Salah satunya adalah di Provinsi Bali yang saya dan Pak Gubernur sendiri saksikan persiapannya. Dan saya cukup yakin dalam pelaksanaannya mudah-mudahan selalu disiplin ke depan,” ujarnya.

Menparekraf meminta untuk tidak meremehkan wisata domestik. Menurutnya tahun 2018 sebanyak 8 juta wisatawan Indonesia menghabiskan 9 miliar dolar AS di luar negeri. “Bagaimana kita mengupayakan bahwa potensi ini agar bisa berwisata di Indonesia,” ujar mantan pimpinan salah satu stasiun TV swasta ini.

Webinar  juga menghadirkan narasumber Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni. Webinar diikuti 15 kepala daerah dan lebih dari tiga puluh Sekda/Kepala OPD se-Indonesia. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi