BSN Dukung Program Pemerintah dalam Pencegahan Korupsi

Senin, 20 Juli 2020 : 19.39
Korupsi merupakan permasalahan negara yang harus diatasi bersama./ist
Jakarta
- Plt. Inspektur BSN, Iryana Margahayu menjelaskan BSN mendukung pemerintah pencegahan korupsi.

Korupsi merupakan permasalahan negara yang harus diatasi bersama. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

“Realisasi capaian BSN pada Stranas PK Triwulan V tahun 2020 telah mencapai 64%, dimana terdapat 18 pengguna layanan yang telah dilakukan KSWP, dengan rincian 5 perusahaan dilakukan pada tahun 2019 dan 13 perusahaan di tahun 2020,” terang Iryana di kantor BSN, Jakarta (20/7/2020).

Selain dukungan dalam sub aksi optimalisasi dan perluasan KSWP, BSN pun mendukung aksi penerapan manajemen anti penyuapan dengan mengadopsi identik standar internasional ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Adopsi tersebut juga sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dimana BSN dipercaya sebagai penanggung jawab program aksi inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi.

Standar ini fleksibel dan bisa diterapkan pada semua jenis organisasi, baik public sector maupun private sector dalam upaya memerangi korupsi.

BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) juga memberikan jasa akreditasi terhadap lembaga sertifikasi dengan ruang lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Lembaga Sertifikasi tersebut adalah PT Garuda Sertifikasi Indonesia, PT Asricert Indonesia, PT TUV NORD Indonesia, PT Mutuagung Lestari, PT Mutu Hijau Indonesia, PT Sucofindo, PT Chesna, SAI Global Indonesia, PT Global Inspeksi Sertifikasi, dan PT BSI Group Indonesia.

Data lengkap Lembaga Sertifikasi SMAP dapat dilihat dalam website www.kan.or.id

Banyaknya Lembaga Sertifikasi tentu dapat mendukung jumlah penerap SMAP. Hingga Juli 2020, tercatat ada 130 organisasi yang sudah mendapatkan sertifikasi SNI ISO 37001:2016, baik public sector maupun private sector.

“Implementasi sistem manajemen anti penyuapan merupakan contoh aksi yang luar biasa dalam memerangi korupsi,” ujar Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden yang juga termasuk dalam Tim Teknis Stranas PK, Bimo Wijayanto saat Rapat Koordinasi Penguatan Pelaksanaan Aksi Stranas PK pada Rabu (15/07/2020).

Stranas PK memiliki 11 aksi dan 27 sub aksi pencegahan korupsi, dengan berfokus pada 3 sektor strategis yang dinilai paling banyak indikasi korupsinya, yakni perijinan & tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum & reformasi birokrasi.

 “Pelaksanaan Aksi PK sampai dengan Triwulan V Tahun 2020 patut kita apresiasi positif sebagai kontribusi bersama antara Tim Nasional PK, 53 Kementerian / Lembaga dan 542 Pemerintah Daerah,” ujar Koordinator Harian Sekretariat Nasional Stranas PK, Herda Helmijaya di kesempatan yang sama.

Herda pun menegaskan bahwa Stranas PK dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan dengan cara kolaboratif dan bersinergi bersama Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, KPK, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat sipil.

“Stranas Pencegahan Korupsi harus memberi dampak nyata dan konstruktif bagi masyarakat,” tegas Herda.(lif)
Bagikan Artikel

Rekomendasi