Perda RPIP Ditetapkan, Gubernur Bali: Bentuk Keseriusan Pemerintah Wujudkan Penyelenggaraan Perindustrian

Selasa, 16 Juni 2020 : 06.49
Gubernur Koster menyampaikan pandangann dalam Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020/ist.
Denpasar - Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Bali Tahun 2020-2040 yang telah ditetapkan diharapkan Perangkat Daerah dan pelaku industri menjadikan produk hukum daerah tersebut sebagai pedoman di dalam pembangunan Industri di Pulau Bali.

Pemerintah Provinsi Bali menghadirkan Perda RPIP sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian.

"Raperda ini merupakan komitmen kita bersama dalam menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif dengan mengimplementasikan visi pembangunan Daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru," kata Gubernur Bali, Wayan Koster di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali, Senin 15 Juni 2020.

Koster menyampaikan pandangannya itu didampingi Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra dalam Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020.

Perda RPIP ini memiliki fungsi yang strategis terhadap pembangunan Bali, maka dia sangat berharap Raperda ini dapat diambil keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini.

Pihaknya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, atas kerja keras dan kerjasamanya, sehingga pembahasan Raperda ini dapat diselesaikan dengan tuntas walaupun dalam keterbatasan kondisi saat ini.

"Karena adanya pandemi COVID-19," tambah Gubernur Koster seraya menegaskan keseluruhan tatanan pembangunan Bali diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pembangunan yang memberi kepastian dan keberlanjutan, yang dirancang secara terpola menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi.

Koster menginformasikan kepada Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat bahwa setelah penetapan Raperda ini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Proses Raperda ini akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

"Demikian Pendapat Akhir saya terhadap pembahasan Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040, Semoga Hyang Widhi Wasa senantiasa membimbing dan menuntun kita semua dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara," tutupnya. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi