OPD Diminta Catat Sumbangan dan Salurkan ke Masyarakat Tepat Sasaran

Rabu, 03 Juni 2020 : 08.05
Denpasar - Inspektur Daerah Provinsi Bali I Wayan Sugiada meminta kepada perangkat daerah dimanapun agar melakukan pencatatan terhadap sumbangan yang masuk dan kemudian dilakukan penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan oleh APIP pada pandemi Covid-19 telah mencermati dan membahas tentang perkembangan situasi Nasional dan Daerah terkait dengan penyebaran Covid-19.

"Saya meminta kepada perangkat daerah dimanapun agar melakukan pencatatan terhadap sumbangan yang masuk dan kemudian dilakukan penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkan," terangnya pada rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan oleh APIP pada pandemi Covid-19, di ruang rapat Sabha Adhyasta Utama Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Selasa (2/6/2020).

Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 17 menentukan : pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu/ pendampingan, monitoring dan evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam bentuk lainnya.

Seperti diketahui, kondisi pandemi Covid-19 saat ini secara tidak langsung telah membatasi “gerak” APIP/ Inspektorat dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pengadaan APD jangan sampai double (pusat dan daerah). Selain itu validasi data yang dibuat harus jelas dan transparan. “Penerimaan sumbangan bantuan dari pihak ketiga di perbolehkan asalkan diberikan kepada lembaga dan bukan pribadi,” jelas Sugiada.

Layanan pengaduan masyarakat, menurutnya, harus diadakan di masing masing wilayah untuk menghindari adanya warga yang tidak mendapatkan penanganan saat pandemi ini berlangsung.

“Review/ pendampingan dilaksanakan untuk mengawal pelaksanaan refocusing/ realokasi anggaran dan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan melakukan pemeriksaan melalui post audit pada akhir kegiatan,” terangnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Ari Dwikora Tono mengatakan penerimaan bantuan sosial dalam pandemi Covid-19 ini, diberikan kepada warga miskin, tidak mampu yang rentan terdampak Covid-19 diluar program sembako dan program keluarga harapan. (riz)
Bagikan Artikel

Rekomendasi