Majukan Pesisir Selatan, Menteri Edhy Naikkan Status Pelabuhan Ratu Jadi PPS

Jumat, 19 Juni 2020 : 13.25
Sukabumi - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan komitmennya untuk memajukan wilayah pesisir selatan Sukabumi, Jawa Barat. Salah satu rencana yang tengah ia dorong ialah pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhan Ratu untuk dinaikkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) .

"Dari sisi perikanan tangkap, kita hadir di salah satu pelabuhan perikanan yang tertua di Indonesia, yang tadi dimintakan untuk menjadi pelabuhan perikanan samudera," kata Menteri Edhy sekaligus menyapa nelayan di PPN Palabuhan Ratu, Kamis sore (18/6/2020).

Bahkan, Menteri Edhy mengutus Dirjen Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar untuk segera memproses rencana tersebut. Ia menilai perubahan status PPS bisa memudahkan akses produk perikanan dan kelautan dari Sukabumi untuk langsung menjangkau pasar ekspor tanpa perlu dibawa ke Jakarta terlebih dahulu.

"Ini sedang kita hitung dan Bea Cukai sedang kita yakinkan bahwa membuka (ekspor dari Sukabumi) langsung efisiensinya sampai sejauh mana. Yang jelas kalau saya lihat jauhnya jarak dengan Jakarta ngapain harus kesana lagi? Mending langsung saja dari sini," sambungnya.

Dikatakan Menteri Edhy, potensi perikanan pesisir selatan Sukabumi cukup besar lantaran menjadi daerah perlintasan tuna secara internasional dan jenis-jenis ikan lain.

Hal ini terlihat dari jumlah tangkapan yang didaratkan ke PPN Palabuhan Ratu mencapai 10 ribu ton pertahun.

Menteri Edhy pun tidak mempersoalkan bentuk dan model gedung yang akan dibangun selama bermanfaat bagi nelayan serta masyarakat di sekitar pelabuhan.

"Saya sangat yakin kalau ini diperbaiki (potensinya) akan cukup besar karena ini belum termasuk optimalisasi kapal-kapal perbatasan ZEE kita. Nah ini kita harapkan akan kita dorong," urainya.

Sebelumnya, niat pengembangan PPN Palabuhan Ratu dilontarkan oleh Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sarjono. Menurutnya, rencana tersebut telah dirintis sejak 10 tahun terakhir dan tertunda hingga saat ini.

"Rencananya PPN menjadi pelabuhan perikanan samudera, 10 tahun sudah dirintis," kata Adjo saat menyambut Menteri Edhy.

Senada, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruhzanul Ulum mengurai pelabuhan yang masih kecil menjadi salah satu kendala optimalisasi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayahnya. Karenanya, dia berharap kunjungan Menteri Edhy ke Sukabumi bisa menjawab persoalan tersebut.

"Potensi kelautan di Jabar luar biasa, dari pantai utara, pantai selatan sangat luar biasa. Tetapi potensi tersebut belum bisa termanfaatkan karena ada kendala, antara lain karena pelabuhan yang masih kecil-kecil," urai sosok yang akrab disapa Uu tersebut.

Di PPN Palabuhan Ratu, Menteri Edhy juga membagikan paket bantuan secara simbolis kepada masyarakat. Bantuan tersebut diantaranya 1.000 paket bantuan siaga nelayan, 200 paket Gemarikan, 21 sertifikat keterampilan penanganan ikan.

Selain itu, diserahkan pula 200 bidang sertifikat hak atas tanah atau Sehat nelayan, asuransi BPJS untuk 50 anak buah kapal (ABK).

Kemudian ada pemodalan dari Pegadaian sebesar Rp757,8 juta, permodalan dari bank Mandiri sebesar Rp300 juta, lalu permodalan LPMUKP sebesar Rp1,04 miliar, permodalan BNI Rp828 juta, serta klaim asuransi kematian BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp42 juta.

Tak hanya itu, Menteri Edhy juga menyaksikan  perjanjian kerja laut antara anak buah kapal (ABK)  dengan perusahaan untuk memperkuat ketenagakerjaan di sektor kelautan.

Dalam kunjungannya ke Sukabumi, Menteri Edhy ditemani oleh Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, dan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.

Turut hadir pula pejabat eselon I KKP di antaranya Dirjen Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan TB Haeru Rahayu, Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut  Aryo Hanggono dan sejumlah staf khusus menteri. (ahs)
Bagikan Artikel

Rekomendasi