KKP Pastikan Keamanan Pangan, Sidang Organisasi Perdagangan Dunia

Minggu, 28 Juni 2020 : 13.13
Dalam Sidang Reguler Komite (Sidkom) Sanitary and Phytosanitary (SPS) organisaai perdagangan dunia atau WTO ke-77 ikut serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). /ist
Jakarta –Dalam Sidang Reguler Komite (Sidkom) Sanitary and Phytosanitary (SPS) organisaai perdagangan dunia atau WTO ke-77 ikut serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Kondisi pandemi membuat Komite SPS WTO hanya memperbolehkan satu orang delegasi dari setiap negara anggota untuk hadir dalam Sidang di Kantor Pusat WTO di Jenewa, Swiss. Sementara sisanya, mengikuti sidang secara virtual di negaranya masing-masing. 

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemananan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina memaparkan SPS sebagai aspek penting dalam hal karantina lantaran terkait dengan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Rangkaian Sidkom SPS ke-77 diawali dengan virtual information-sharing session on COVID-19 (27/6). 

"Pada sesi ini para anggota diberikan kesempatan untuk berbagi informasi yang relevan mengenai situasi COVID-19, termasuk tentang tindakan SPS serta kegiatan terkait," kata Rina di Jakarta, Sabtu (27/6).

Sementara Sekretariat WTO juga memberikan informasi tentang notifikasi SPS terkait Covid-19. Bahkan tiga standard-setting bodies seperti OIE, IPPC dan Codex, turut diundang untuk melaporkan hasil pekerjaan mereka terkait Covid-19, serta memberikan kesempatan kepada negara anggota dan observers untuk berbagi informasi.

"Pada sesi ini delegasi kita menyampaikan bahwa Indonesia telah melakukan upaya dan langkah-langkah serta penerapan standar keamanan pangan untuk memberikan jaminan bahwa hasil perikanan Indonesia aman dari COVID-19," terang Budi Sugianti, perwakilan dari BKIPM di forum tersebut. 

Selama formal meeting specific trade concern (STC), sebanyak 30 isu perdagangan diangkat. Kendati demikian, Budi memastikan dari isu-isu tersebut tidak ada yang menyangkut kebijakan SPS Indonesia sektor perikanan. 

"Indonesia tidak mengajukan STC terkait kebijakan SPS sektor perikanan negara lain," sambungnya. 

Budi mengungkapkan, rangkaian Sidang Regular Komite SPS-WTO ke-77 dihadiri oleh perwakilan dari negara anggota WTO, observers, dan beberapa organisasi internasional seperti Office International des Epizooties (OIE), Codex Alimentarius Commission (CODEX), dan International Plant Protection Convention (IPPC). 

Delegasi Republik Indonesia (DELRI) berunsurkan wakil dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamananan Hasil Perikanan (BKIPM)-Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Pertanian-Kementerian Pertanian, Direktorat Perundingan Multilateral-Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa. Adapun DELRI yang hadir di Kantor Pusat WTO diwakili oleh perwakilan PTRI Jenewa.    

Selanjutnya pada hari kedua (25/6) dilanjutkan dengan informal meeting yang membahas tentang (i) the Fifth Review of the Operation and Implementation of the SPS Agreement; (ii) the rescheduling of thematic sessions/workshops (G/SPS/GEN/1754/Rev.1, G/SPS/GEN/1769, G/SPS/W/322); (iii) the SPS Declaration for the 12th WTO Ministerial Conference (G/SPS/GEN/1758/Rev.1); and (iv) the proposal for the working group on approval procedures (G/SPS/W/328), kemudian dilanjutkan dengan formal meeting.

"Melalui forum ini Indonesia dapat menyuarakan kepentingan nasional terkait akses pasar bagi komoditas Indonesia di luar negeri, dan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia serta sumber daya alam (tumbuhan dan hewan) Indonesia dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam SPS Agreement," tandasnya.(lif) 
Bagikan Artikel

Rekomendasi