Catatan Defiyan: Menyoal Penempatan Dana di Bank (Separuh) BUMN

Senin, 29 Juni 2020 : 07.41
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori/ist
Apa permasalahan yang dianggap begitu mendesak (urgent) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menaruh dana Negara di lembaga perbankan yang tidak lagi seutuhnya milik negara (100 persen)?.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi menempatkan dana sejumlah Rp 30 Triliun kepada 4 (empat) Bank Badan Usaha Milik Negara/BUMN (yang sahamnya sebagian sudah berada di tangan perorangan/lembaga swasta di Pasar Bursa) atau Himbara.

Adapun keempat bank tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN).

Pada Tahun 2011, menurut data dari Bank Indonesia dan laporan keuangan bank, kepemilikan Pemerintah pada Bank Mandiri tinggal 60 persen, BNI 60 persen, BRI 56,75 persen, dan BTN 71,9 persen

Disampaikan, bahwa tujuan penempatan dana adalah untuk menambah likuiditas bank tersebut dalam menjalankan penugasan pemerintah. Pertanyaannya adalah model seperti apa penugasan pemerintah sebagai alasan yang masuk akal (reasonable) agar dapat efektif, efisien dan tepat sasaran?.

Bukankah selama ini sudah ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berjalan sejak era Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

Publik tentu patut bertanya dan mencurigai kebijakan Sri Mulyani ini karena pengalamannya yang selalu menyuntikkan dana (bail out) berbagai bank dengan alasan krisis ekonomi dan keuangan.

Prioritas Restrukturisasi Kelembagaan

Bank-bank BUMN yang mendapat atau akan ditugaskan untuk memberikan dana sejumlah Rp 30 Triliun "dibungkus" melalui program restrukturisasi dan subsidi bunga bagi masyarakat yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Secara khusus, sasaran program ini terutama adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menghadapi kesulitan keuangan supaya kegiatan perekonomiannya bisa kembali pulih.

Benarkah demikian, kenapa masih menggunakan skema penyelamatan yang tak berubah sejak menjabat Menteri Keuangan?

Alasan lain yang dikemukakan oleh Sri Mulyani, yaitu adanya perubahan aktivitas ekonomi terutama pada bulan April, Mei 2020 lalu yang menunjukkan penurunan yang tajam.

Dengan dasar itulah, di Istana Negara pada Hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, Sri Mulyani menyampaikan langkah-langkah untuk memulihkan ekonomi yang disebut sangat penting.

Adapun tujuan penempatan dana tersebut untuk mendorong ekonomi terutama melalui sektor riil agar kembali pulih.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah juga telah memberikan surat kepada Gubernur Bank Indonesia agar dana pemerintah yang ada di Bank Indonesia bisa dipindahkan ke bank umum tersebut.

Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah ini tidak melanggar ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan the last lending resort yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia?.

Bukankan selama ini Bank Indonesia memiliki program sendiri dalam menangani UMKM diberbagai daerah atau kantor perwakilannya?. Maka, menjadi tidak relevan jika Sri Mulyani menyampaikan bahwa, BI tidak bisa langsung masuk ke sektor rill, sedangkan perbankan bisa.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM selama ini justru adalah dengan kemudahan prosedural dari bank-bank umum tersebut. Skala UMKM sangat sulit memperoleh akses dengan cepat dan segera atau mengakselerasi pemberian kredit dan berbagai upaya untuk pemulihan pemulihan usahanya.

Selain itu, dengan liberalisasi sektor keuangan dan perbankan penegasan Sri Mulyani menjadi absurd soal dana yang ditempatkan pemerintah di bank tersebut tidak boleh digunakan untuk dua hal yakni membeli surat berharga negara (SBN) dan untuk transaksi atau pembelian valuta asing.

Sebab lembaga perbankan saat ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Umum lebih berorientasi mencari keuntungan atau laba sebesar-besarnya?

Apabila memang dana ini dikhususkan pemerintah untuk mendorong ekonomi sektor riil, khususnya UMKM, maka penyalurannya tidak harus melalui skema perbankan.

Justru restrukturisasi lembaga perbankan umum saat ini harus menjadi prioritas dan kembali ke khittahnya sebagai lembaga perantara (intermediary institution) antara pihak yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana.

Penempatan dana pemerintah melalui mekanisme didepositokan dengan suku bunga sama seperti yang diperoleh pemerintah saat menempatkan dana di Bank Indonesia berpotensi moral hazard yang terbuka luas.

Terlebih lagi, aturan ini hanya digunakan untuk mendukung terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 70/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sekali lagi, Presiden Joko Widodo harus memperhatikan dengan seksama dan bertindak hati-hati atas kebijakan yang tidak populer dengan alasan covid 19 ini.

Seandainya akan berpihak kepada pengusaha sektor UMKM, maka lembaga-lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat (P2KP, PPK lalu menjadi PNPM) lebih tepat menjalankan skema ini dengan bantuan fasilitasi dan konsultasi (pendampingan) tenaga terdidik.

Prioritas inilah yang semestinya dipilih apabila Presiden menginginkan terjadinya redistribusi dan mengatasi ketimpangan ekonomi secara sektoral dan regional. (*)

Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi, alumnus Universtas Gadjah Mada Yogyakarta
Bagikan Artikel

Rekomendasi