BPJS Kesehatan Denpasar Sosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020

Selasa, 30 Juni 2020 : 13.50
Mengacu Peraturan Presiden 82 tahun 2018 mulai Pada 1 Mei 2020 maka iuran peserta Program Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), kembali/Kabarnusa
Denpasar
–Mengacu Peraturan Presiden 82 tahun 2018 mulai Pada 1 Mei 2020 maka iuran peserta Program Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), kembali

Mulai 1 Mei 2020, iuran peserta Program Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), kembali mengacu pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018, yaitu sebesar Rp 80.000 untuk kelas 1, Rp 51.000 untuk kelas 2 dan Rp 25.500 untuk kelas 3.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar Muhammad Ali menjelaskan, pemerintah
menghargai keputusan MA dan pertimbangannya MA yang mendorong Pemerintah
memperhatikan ekosistem JKN secara menyeluruh agar program JKN dapat berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut atas keputusan MA tersebut serta mempertimbangkan untuk menjaga
kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan
Kesehatan termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara
secara proporsional dan berkeadilan.

"Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan," ungkapnya dalam siaran pers, Selasa (30/6/2020).

Ali menekankan, penyesuaian iuran ini hanya berlaku bagi segmen peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Untuk segmen peserta lain seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) besaran iuran masih mengacu pada Perpres Nomor 75 tahun 2019.

Dijelaskan, sesuai Perpres Nomor 64 Tahun 2020, iuran segmen PBPU/BP terdapat penyesuaian
iuran, per 1 Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 iuran peserta segmen PBBU/BP kelas 1
sebesar Rp.150.000.

"Untuk  kelas 2 sebesar Rp.100.000 dan kelas 3 sebesar Rp.42.000 terdiri dari Rp.25.500 dibayarkan oleh peserta dan Rp.16.500 adalah subsidi dari Pemerintah,” jelas Ali.

Kata Ali, sejalan hal tersebut, mulai 1 Januari 2020 dan seterusnya, iuran peserta segmen PBPU/BP kelas 1 sebesar Rp.150.000, kelas 2 sebesar Rp.100.000 dan kelas 3 sebesar Rp.42.000 terdiri dari Rp.35.000 dibayarkan oleh peserta dan Rp.7.000 adalah subsidi dari Pemerintah.

Terkait iuran peserta Segmen PPU pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 masih mengacu
pada Perpres Nomor 75 tahun 2019 yaitu 5 % dari upah yang terdiri dari 4 % ditanggung
perusahaan dan 1 % ditanggung pekerja dengan batas upah paling tinggi sebesar Rp.12.000.000
dan batas paling rendah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Untuk Kebijakan Iuran BPJS Perpres 64 Tahun 2020, data PBI terpusat menggunakan data
terpadu kesejahteraan sosial dan kementerian sosial, sehingga tidak lagi menggunakan
pendekatan parsial PBI daerah.

“Untuk jumlah iuran PBI APBN sebesar Rp.42.000 per orang perbulan dan dibayarkan
sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat dan untuk peserta PBI APBD iurannya mengikuti ketentuan
yang berlaku pada kelas 3 peserta PBPU,” demikian Ali (lif)
Bagikan Artikel

Rekomendasi