Untungkan Elit Korporasi, Presiden Jokowi Diminta Tolak Pengesahan RUU Minerba

Kamis, 14 Mei 2020 : 08.37
tambang. shutterstock
Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) oleh DPR karena prosesnya penuh dengan moral hazard dan transaksional tidak memihak kepentingan rakyat dan hanya menguntungkan segelintir korporasi.

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori melontarkan hal itu dalam menanggapi pengesahan UU Minerba pada 12 Mei 2020. Defiyan menguraikan, cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Dan, penguasaan negara dalam pengelolaan bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya bukan hanya sebatas menetapkan dan mengesahkan kebijakan (policy regulation), tapi itu ditunjukkan oleh kehadiran Badan Usaha Negara (state economic entity).

Itulah perintah jelas dari Pasal 33 UUD 1945.

Menurutnya, pengesahan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) yang telah dibubuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 12 Mei 2020 sangat penuh dengan moral hazard dan transaksional, pelanggaran konstitusi yang berat.

Hanya saja dalam konteks demokrasi yang hanya mengandalkan banyak suara publik harus menerima realitas politik ekonomi kekuasaan tersebut.

Dia menyitir pandangan yang pernah disampaikan almarhum Bung Hatta pernah, bahwa memberikan kewenangan pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi dan air kepada korporasi swasta, sama saja "memutar ujung menjadi pangkal" hanya melanggengkan sistem ekonomi kapitalisme memakmurkan orang seorang atau sekelompok orang.

Walaupun produk UU dibidang ekonomi yang ditetapkan DPR sejak reformasi tidak ada yang sejalan dengan perintah konstitusi ekonomi, tapi paling tidak publik berharap para wakil rakyat masih punya logika dan hati nurani, tapi sifat inipun tidak, bahkan oleh partai yang mengusung tema agama Islam sebagai platform nya.

"Tinggallah Demokrat sendirian yang menolak RUU tersebut," ujar Defiyan dalam keterangannya kepada Kabarnusa.com, Kamis (14/5/2020). Pembahasan RUU Minerba ini dari aspek proses legislasi juga cacat demokrasi, yaitu tak melibatkan partisipasi publik secara luas.

"Tidak ada diskusi publik dan uji publik secara intensif, dan dilakukan diam-diam, bahkan bisa dinyatakan nir-partisipasi," tukas alumnus UGM Yogyakarta ini.

Hanya melanjutkan naskah yang penuh dengan pasal bermasalah merupakan konspirasi elite politik yang pengusaha di DPR sesungguhnya bersama oknum dipemerintahan yang juga punya konflik kepentingan (vested interest) dengan usaha pertambangan minerba.

Agenda pengesahan RUU Minerba menjadi UU itu telah melanggar tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta peraturan tentang tata tertib DPR, dan mengabaikan hak konstitusi warga negara yang telah dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

Dirinya mengapresiasi sikap Fraksi Demokrat yang walau sendirian, tetap memihak pada kepentingan orang banyak dalam hal penguasaan negara atas kekayaan alam Indonesia.

RUU Minerba ditengah pandemi covid 19 dapat dinyatakan sebagai bentuk kompensasi dari pemerintah untuk melindungi keselamatan sebagian kecil warga negara atau elit korporasi, bukan rakyat dan lingkungan hidup dengan cara memanfaatkan kesulitan ekonomi yang saat ini mendera.

Dipihak lain, para pengusaha korporasi minerba ini, yang telah "kenyang" selama menguasai PKP2B terus mendesak meminta fasilitas, termasuk penghapusan royalty.

"Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo harus menolak pengesahan UU ini, dan atau mengembalikan hak pengelolaan PKP2B secara penuh pada BUMN pertambangan," tegasnya lagi. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi