PKM Diperluas Hingga Desa Adat, Warga Wajib Kantongi Identitas dan Surat Jalan

Kamis, 28 Mei 2020 : 09.03
Dasar PKM tertuang dalam Perwali Nomor 32 Tahun 2020, akan resmi berlaku di sejumlah wilayah Desa Adat di Kota Denpasar Rabu (28/5/2020)/ist.
Denpasar - Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Denpasar menyetujui Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) untuk diberlakukan di lima wilayah.

Dasar PKM tertuang dalam Perwali Nomor 32 Tahun 2020, akan resmi berlaku di sejumlah wilayah Desa Adat di Kota Denpasar, Rabu (28/5/2020).

Kelimanya Kelurahan Panjer dan Desa Adat Panjer, Desa Sanur Kauh dan Desa Adat Intaran, Kelurahan Sesetan dan Desa Adat Sesetan, Desa Pamecutan Kaja dan Desa Adat Denpasar, Kelurahan Pedungan dan Desa Adat Pedungan.

"Pada prinsipnya sudah dilaksanakan pendampingan dan asistensi SOP, serta memperhatikan kesiapan wilayah maka kelima wilayah ini sudah dinyatakan siap untuk menerapkan PKM," ujar Ketua Harian GTPP Covid-19 Kota Denpasar, I Made Toya didampingi Juru Bicara GTPP covid 19 Kota Denpasar Dewa Gede Rai.

Pada prinsipnya sudah dilaksanakan pendampingan dan asistensi SOP, serta memperhatikan kesiapan wilayah maka kelima wilayah ini sudah dinyatakan siap untuk menerapkan PKM," ujar Made Toya

Sejak diajukan masing-masing desa, beragam persiapan sudah dilaksanakan oleh masing-masing wilayah. Mulai dari sosialisasi, pendampingan, serta asistensi SOP.

"Persiapan dimaksimalkan, dan tim GTPP sudah mengecek langsung ke lapangan, dan diharapkan bagi masyarakat untuk dapat mentaati aturan PKM yang berlaku," jelasnya

Toya berpesan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan PKM. Adapun masyarakat wajib mengantongi surat jalan, melengkapi identitas diri, selalu mentaati protokol kesehatan, serta selalu menggunakan masker.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan selalu menerapkan PHBS dan Cuci Tangan Pakai Sabun pada air mengalir. (riz)
Bagikan Artikel

Rekomendasi