Penguatan BUMN dan Koperasi, Kunci Pertumbuhan Pemerataan Ekonomi Bangsa

Jumat, 15 Mei 2020 : 06.40
ilustrasi/net
Jakarta - Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo diminta lebih memperkuat keberadaan BUMN dan memihak kepada koperasi karena itu menjadi kunci bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bangsa.

Kini, mementum untuk melakuian perubahan kembali datang, melalui penurunan harga minyak mentah dunia, dan wabah atau pandemik covid 19 yang mematikan.

"Paling tidak pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah berulangkali memperoleh momentum yang dapat mengubah peta ekonomi-sosial masyarakat Indonesia, bahkan dunia," kata Ekonom Konstitusi Defiyan Cori dalam keterangannya, Jumat (15/5/2020) .

Presiden Joko Widodo diharapkan sekali bersama pasangan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin yang memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung mampu memenuhi harapan masyarakat untuk memenuhi janji kampanyenya (melalui gaya sederhana dan merakyat).

Caranya, dengan melakukan perubahan mendasar, yaitu memperbaiki pengelolaan ekonomi selama ini, baik itu ketimpangan ekonomi secara sektoral dan struktural (rasio gini 0,39-0,41), kemiskinan dan pengangguran.

Menurut Defiyan, Presiden Jokowi telah berkali-kali kehilangan momentum, termasuk melakukan 2 (dua) kali reshuffle kabinet Indonesia Kerja pada periode 2014-2019, yang ternyata juga tidak mampu melakukan perubahan atas perlambatan ekonomi dan memenuhi janji merampingkan kabinet serta tidak melakukan transaksi dengan partai politik.

Pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product (GDP) Indonesia sejak Tahun 2014-2019 tak pernah mencapai proyeksinya yang optimal, bahkan sebagian besar kalkulasinya jauh dari capaian.

Contoh terakhir adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 yang sebesar 5,2 persen, tapi faktanya Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2019 hanya tumbuh di angka 5,02% atau meleset sebesar 0,18% .

Kata Defiyan, penurunan harga berbagai komoditas, seperti minyak bumi, batu bara dan produk olahan lainnya segera disikapi dan ditindaklanjuti dengan melakukan berbagai perubahan struktural dan sektoral dengan lebih mengutamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih rasional dan berimbang tanpa defisit dan mengurangi beban utang luar negeri.

Perkembangan pandemik covid 19 yang telah menjalar dengan cepat ke seluruh wilayah Indonesia dan menimbulkan korban meninggal dunia semakin meningkat seharusnya menjadi momentum pemerintahan untuk melakukan perubahan sistemik atas ekonomi Indonesia dan melakukan berbagai perubahan atas strategi, arah serta skala prioritas pembangunan.

Dari jumlah korban positif covid 19 awal pada bulan Maret 2020 yang hanya berjumlah 3 orang, telah mencapai 16.000 orang lebih positif terkena covid 19, 1.043 orang meninggal dunia dan baru 3.518 orang pasien sembuh per tanggal 14 Mei 2020.

Dijelaskan, perubahan strategi dan skala prioritas pembangunan ini menjadi penting untuk menghentikan rencana pembangunan infrastruktur secara massif dan keinginan memindahkan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang tidak rasional dan ambisius ditengah menderitanya sebagian besar perekonomian masyarakat akibat pandemik covid 19.

Mengakomodasi perencanaan sektoral dan skala prioritas dengan mendahulukan perekonomian masyarakat bermata pencaharian terbesar(petani, nelayan dan UMKM) di Republik Indonesia karena kelompok masyarakat inilah yang selalu berkorban disaat krisis ekonomi melanda berkali-kali.

Mereka lebih relevan diutamakan dalam mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bangsa dengan membangun sektor hulu sampai hilir industrinya.

"Perekonomian disusun sebagai USAHA BERSAMA berdasar atas azas kekeluargaan", inilah perintah Pasal 33 UUD 1945 sebagai susunan ekonomi yang harus ditegakkan sebagai Sistem Ekonomi Nasional yang berdasar pada Konstitusi yang harus ditegakkan secara konsisten," tukas alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini.

Peluang dan tantangan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bangsa dan negara pada Tahun 2020 (memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional 2020 yang ke-112) hanya akan mampu diatasi oleh konsepsi usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan ini.

"Kuncinya adalah penguatan BUMN dan pemihakan pada koperasi secara konsisten dan bersungguh-sungguh," tandas Defiyan yang pernah berkiprah di Bappenas itu.

Tanpa itu, mustahil dapat dicapai pertumbuhan ekonomi melalui penguatan industri manufaktur yang dekat dengan daerah-daerah sumber bahan bakunya kalau kemudian cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak hanya dikuasai oleh korporasi kapitalisme.

Perubahan skala prioritas pembangunan yang lebih berorientasi pada sektor pangan dan energi dengan membangun serta membenahi sektor hulu dan hilir industrinya merupakan cara yang paling mungkin ditengah pandemik covid 19 dan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

"Jangan biarkan momentum perubahan ini berlalu begitu saja saat pandemik covid 19 yang dihadapi saat ini juga telah berlalu, kita akan lebih buruk dari keledai yang tak mau jatuh ke lubang yang sama," demikian Defiyan. (rhm)

Rekomendasi