Iuran BPJS Kesehatan Dinaikkan, YLKI: Pemerintah Kehilangan Empati

Kamis, 14 Mei 2020 : 21.05
ilustrasi/net
Jakarta - Keputusan Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Perpres No. 64/2020 tentang kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dinilai tidak mencerminkan rasa empati kepada rakyat yang saat ini terpuruk karena pandemi virus corona Covid-19.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi cukup terkejut, karena Perpres tersebut dibuat/disahkan tanpa disertai proses konsultasi publik yang memadai. Bahkan terkesan sembunyi sembunyi, saat masyarakat tengah terkurung pandemi Covid-19.

"Akibatnya Perpres No.64/2020, secara sosial ekonomi juga tidak mempunyai empati," tukasnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/5/2020).

Mengingat kondisi masyarakat secara ekonomi terpuruk oleh wabah covid-19. Sekalipun untuk kelas 3 kategori peserta mandiri telah diberikan subsidi, tetapi membayar Rp 25.000 per orang akan terasa sangat berat.

Tulus menilai Perpres ini berpotensi mengerek tunggakan iuran masyarakat dan akhirnya target untuk meningkatkan revenue BPJS Kes sulit tercapai.

Oleh karenanya, idealnya pemerintah menggunakan cara lain untuk menginjeksi biaya operasional BPJS Kesehatan, tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif.

Pemerintah misalnya, bisa menaikkan cukai rokok untuk kemudian pendapatan cukai rokok langsung didedikasikan untuk keperluan BPJS Kesehatan.

Kenaikan cukai rokok juga mampu mengusung gaya hidup masyarakat yang lebih sehat, sehingga mampu menekan penyakit tidak menular yang selama ini menjadi benalu finansial BPJS Kesehatan. Apalagi di saat pandemi perilaku merokok sangat rawan menjadi triger terinfeksi Covid-19.

"Pemerintah/Kemensos juga seharusnya melakukan cleansing data pada kelompok PBI terlebih dahulu. Patut diduga dikelompok ini masih banyak inefisiensi atau banyak peserta yang tidak tepat sasaran," demikian Tulus. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi