Giatkan WFH, Gubernur Diminta Tegur DEPDIRWIL BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusra

Jumat, 01 Mei 2020 : 23.30
ilustrasi
Denpasar - Gubernur Bali diminta menegur atau memberi peringatan keras kepada DEPDIRWIL BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusra karena kebijakannya untuk menggiatkan work from home (WFH) sejak 17-18 Maret 2020.

Koordinator Cabang Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORCAB MP BPJS) Bali Oto Sugiarto, melalui siaran pers menyampaikan desakan tersebut Jumat 1 Mei 2020.

Oto meminta kepada  Gurbenur Bali dan DPRD Bali segera memanggil DEPDIRWIL BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusra dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Denpasar, seraya memberi peringatan keras terhadap mereka yang menggiatkan work from home (WFH) sejak tanggal 17-18 Maret 2020.

"Sebab pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak berlaku di semua wilayah NKRI juga di seluruh Bali, lagipula BPJS tidak termasuk kegiatan perkantoran yang wajib diliburkan, harus kembali bekerja ke kantor bukan di rumah," tegasnya.

Tidak seharusnya BPJS meliburkan perkantoran dengan WFH, itu sudah bertentangan dengan UU BPJS dan peraturan  perundang-undangan  PSBB terkait Covid-19.

Kebijakan ini, menurutnya, merujuk pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang penetapannya akan dikoordinasikan antara Menteri Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, juga kepala daerah.

PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Dikatakan, dalam Permenkes itu menjelaskan, sekolah dan tempat kerja yang diliburkan kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait seperti Pertahanan dan keamanan,Ketertiban umum, Kebutuhan pangan,  Bahan bakar minyak dan gas.Pelayanan kesehatan, Perekonomian, Keuangan, Komunikasi, Industri, Ekspor dan impor, Distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dijelaskan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bukan termasuk pelayanan kantor yang wajib diliburkan dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) apalagi tidak semua wilayah menerapkan PSBB.

UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, Bab I Pasal 1 menyebutkan : Ayat (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial

Ayat (2) Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Dan Ayat (3) Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat  kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Selanjutnya,  Pasal    3  BPJS  bertujuan  untuk  mewujudkan  terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan  dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

BPJS Kesehatan mengurusi pelayanan jaminan kesehatan nasional seluruh warga negara Indonesia.  BPJS Ketenagakerjaan mengurus pelayanan klaim jaminan sosial pekerja terkait koordinasi klaim JKK dengan RS dan mengurusi klaim keuangan lainnya milik pekerja.

"BPJS mengurus iuran dana amanat, pelayanan kesehatan, kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.  BPJS tidak patut meliburkan  diri  berlama-lama  dengan  pola  kerja  WFH," tegasnya lagi.  

"Jika  BPJS  terus melakukan WFH dalam keadaan kesulitan ekonomi dan pandemik Covid-19 ini maka lebih baik liburkan atau gratiskan kewajiban iuran pesertanya selama pandemi Covid-19 berlangsung,” tegasnya.

Dalam peringatan May Day 1 Mei, menurut Oto, memasuki Triwulan II secara nasional lebih dari 2.8 juta pekerja korban PHK sedangkan di Bali sampai pertengahan april sebanyak 46.000 pekerja formal yang dirumahkan dan 800 orang yang terkena PHK dan data ini terus bergerak.

"Pertanyaan kami akankah BP Jamsostek bisa menangani hanya dengan pola OL dan WFH selama Covid-19," tukasnya.

Jutaan klaim peserta BP Jamsostek ibarat banjir bandang klaim di tengah pademik Covid-19. Dalam sikon normal saja pelayanan OLmasih banyak hambatan apalagi dengan full pola OL/drop box.

Menurut Oto, klaim via OL membuat pekerja harus merogoh kocek lagi urus dokumen-dokumen klaim dng scanning dan daftar OL, mereka masih banyak yang gagap teknologi.

“Belum lagi setelah klaim cair dalam waktu lebih dari 14 hari kerja bahkan lebih, pekerja tersebut harus membayar “winback”. (rhm)



Bagikan Artikel

Rekomendasi