Denpasar Terapkan PKM, Jangan Ada Sikap Arogansi Aparat

Jumat, 15 Mei 2020 : 05.17
Praktisi hukum dan pengamat sosial kemasyarakatan, I Made Somya Putra/ist
Denpasar - Aparat yang melaksanakan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Denpasar diminta jangan bersikap arogan.

Diketahui, mulai Jumat (15/5/2020). PKM diberlakukan hingga 15 Juni 2020.

Wali Kota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra akan menandatangani Peraturan Walikota (Perwali) bernomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

Praktisi hukum dan pengamat sosial kemasyarakatan, I Made Somya Putra, memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam menekan penyebaran wabah Covid-19.

Namun, dia mengingatkan, dalam penerapannya harus benar-benar memperhatikan beberapa hal yaitu perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap hak hajat hidup orang banyak (masyarakat.

"PKM sebenarnya sama sekali tidak ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah sehingga landasan hukum Perwali tersebut masih sangat bisa diperdebatkan," terangnya dalam keterangannya, Kamis 14 Mei 2020..

Dalam situasi yang tidak normal ini, pemerintah dan masyarakat perlu bijak menyikapi segala kebijakan dalam penanganan Covid 19.

Dengan begitu, tidak ada benturan yang bersifat represif antara aparat dengan rakyat atas pemberlakuan perwali yang akan diterapkan. PKM juga diyakini menimbulkan pro-kontra dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dan media sosial.

Mereka mendapatkan informasi Kota Denpasar akan ditutup di perbatasan dan siapapun warga menuju Denpasar wajib menyertakan surat keterangan rapid test dan membawa surat tugas dari desa atau kantor tempatnya bekerja.

Kata Somya, masyarakat sudah menjadi korban atas ketakutan, jangan sampai semakin ditekan dengan peraturan peraturan yang implementasi dengan berbagai sanksi yang berlebihan dan represif belaka, yang dikhawatirkan akan mengganggu kebutuhan perut masyarakat.

"Perlu diingat, pemerintah harus bijaksana memberikan ruang penuh bagi masyarakat dalam mencari nafkah sehari-hari," ucapnya.

Apalagi, mereka mendapatkan informasi bahwa Kota Denpasar akan ditutup di perbatasan dan siapapun warga menuju Denpasar wajib menyertakan surat keterangan rapid test dan membawa surat tugas dari desa atau kantor tempatnya bekerja.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar Dewa Gede Rai, menyebutkan secara akumulatif sampai saat ini sudah 48 orang pasien covid 19 telah dinyatakan sembuh di Kota Denpasar setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit.

Hingga kini hasil tracking tim di Kota Denpasar terdapat status Orang Tanpa Gejala 369 kasus, Orang Dalam Pemantauan 290 kasus dan Pasien Dalam Pengawasan 43 kasus. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi