Sekda Bali Tegaskan Pemulangan PMI Melalui Pelabuhan Benoa Diputuskan Pemerintah Pusat

Jumat, 17 April 2020 : 16.56
Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang juga sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra memberikan keterangan pers/ist
Denpasar - Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang juga sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan dipilihnya Pelabuhan Benoa Denpasar sebagai tempat pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan keputusan pemerintah pusat.

Indra menegaskan hal itu sekaligus merespon pemberitaan di beberapa media terkait pernyataan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Denpasar I Ketut Sriawan tentang Kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Pelabuhan Benoa, Denpasar.

Sebelumnya, Kadishub Denpasar I Ketut Sriawan pada, mengatakan semestinya semua PMI yang baru pulang dari luar negeri turun di Pulau Nipah, Tanjung Balai Karimun dan Pulau Galang, Kepulauan Riau, bukan di Pelabuhan Benoa.

Alasan Sriawan, sebenarnya dalam kaitannya pemulangan PMI asal Bali, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan semuanya berbagi tugas.

Terkait hal ini, Sekda Indra memberikan keterangan pers, Kamis (16/4/2020) petang dalam konferensi pers terkait pelaksanaan Gugus Tugas Covid-19 di Denpasar.

Dia berharap pernyataan yang disampaikan Kadishub Denpasar itu tidak benar. Namun apabila memang seperti itu pernyataan yang disampaikan, Dewa Indra menyebut hal itu tidaklah tepat.

“Kalau seperti itu, maka namanya itu tidak tepat. Satu OPD (organisasi perangkat daerah) menolak keputusan nasional,” tandasnya. Pemulangan Pekerja Migran atau Anak Buah kapal (ABK) menggunakan kapal pesiar yang berlabuh di Pelabuhan Benoa adalah keputusan Gugus Tugas Nasional.

Semua itu sudah dibicarakan para pemimpin pemerintahan. Gubernur Bali dikatakan Dewa Indra telah berkomunikasi dan bersurat kepada Ketua Gugus Tugas Nasional. Lebih lanjut, sebagai aparat, tugasnya adalah bekerja melaksanakan perintah.

"Kalau di provinsi ada yang menyayangkan seperti itu, maka sudah pasti mengambil tindakan tegas. Karena itu tidak tepat. Bagaimana mungkin seorang Kepala Dinas menolak kebijakan pemerintah pusat,” tegas Indra.

Indra menambahkan, penurunan ABK di Pelabuhan Benoa adalah keputusan Nasional dan telah dipertimbangkan berbagai aspeknya. Untuk itu, Ia mengajak semua pihak untuk ikut melaksanakan keputusan tersebut. (rhm)

Rekomendasi