Presiden Jokowi Yakin Pemulihan Ekonomi di Tahun 2021

Kamis, 30 April 2020 : 17.02
Jakarta - Presiden Joko Widodo meyakinkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia terjadi pada tahun 2021.

"Tahun depan, adalah tahun pemulihan ekonomi setelah dihajar oleh pandemi virus korona atau Covid-19," tegasnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang digelar secara virtual melalui telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Karenanya, Jokowi meminta para kepala daerah untuk mengidentifikasi secara detail dan memilah secara cermat sektor-sektor yang terdampak serta yang memiliki peluang di masing-masing daerahnya.

Sektor apa yang terkena dampak paling parah, sektor apa yang dampaknya sedang, dan sektor apa yang masih bisa bertahan dan justru bisa mengambil peluang yang ada.

"Karena saya melihat ada beberapa sektor yang sangat terpukul, seperti sektor UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), sektor pariwisata, sektor konstruksi, sektor transportasi," tandasnya,

Ada juga yang masih bisa bertahan dan bahkan bisa bergerak memanfaatkan momentum ini, misalnya sektor tekstil dan produk tekstil, sektor kimia, sektor farmasi, sektor alat kesehatan, sektor makanan dan minuman, serta sektor jasa telekomunikasi dan sektor jasa logistik," ungkap Presiden.

Presiden meminta agar disiapkan strategi besar pemulihan, peta jalan, berikut tahapan-tahapannya. Tahapan tersebut berupa tahap mitigasi dan tahap pemulihan atau _recovery_.

Siapkan sektor apa yang bisa pulih cepat yang bisa langsung rebound, mana yang pulihnya agak lambat, apa rencana intervensi kebijakan yang bisa dilakukan. Saat ini kita masih fokus kepada tahap mitigasi.

Pemerintah telah menyiapkan paket program stimulus ekonomi agar bisa bertahan dan mencegah PHK, seperti insentif perpajakan, restrukturisasi kredit, serta relaksasi impor bahan baku.

Diingatkannya, yang harus dibantu bukan hanya usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar saja, melainkan juga usaha ultramikro dan usaha mikro.

Program stimulus ekonomi juga harus menjangkau sektor-sektor informal: pedagang kaki lima, tukang gorengan, tukang tambal ban, warung-warung kecil, dan sebagainya.

"Jumlah yang seperti ini sangat besar. Menurut data Bappenas, angkanya mencapai 40 juta (orang) dan juga banyak menampung tenaga kerja. Sebagian besar dari mereka, tidak bersentuhan dengan bank atau lembaga keuangan, ini juga yang harus kita perhatikan," ujarnya.

Para gubernur di setiap daerah juga diminta untuk merancang program yang sama untuk menambah, memperkuat, serta memperluas program stimulus ekonomi yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.

Dia meminta agar dalam menyiapkan program stimulus ekonomi di daerah, jalankan dengan skema yang jelas, transparan, dan terukur.

Sektor apa mendapatkan stimulus apa dan bisa menyelamatkan tenaga kerja berapa, semuanya harus dihitung. Jangan sampai hanya mau mendapatkan stimulus ekonomi tapi tetap melakukan PHK pada pekerjanya.

Dia meminta untuk diverifikasi dengan benar dan lakukan evaluasi kembali secara berkala terhadap efektivitas paket stimulus ekonomi yang sudah diberikan sehingga betul-betul berdampak pada penyelamatan jutaan tenaga kerja yang bergantung hidupnya di sektor riil.

Kepala Negara mengingatkan bahwa saat ini pemerintah sedang bekerja dalam kondisi tekanan yang luar biasa. Untuk itu dibutuhkan sinergi yang kuat, kerja sama yang terjalin erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, sampai pemerintah desa, harus berjalan dalam satu visi, satu arah, satu kebijakan yang solid.

"Masyarakat rentan terdampak, tertangani dengan baik dan kita bisa melewati badai ini dengan selamat," tutupnya. (ahs)
Bagikan Artikel

Rekomendasi