Kasus Corona Meningkat, Pemerintah Harus Memperluas Rapid Test Covid-19

Senin, 13 April 2020 : 13.17
Denpasar - Pemerintah harus menekan laju pertumbuhan pandemi Covid-19 dengan melakukan rapid tes seluas mungkin.

Koordinator Cabang Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Korcab MP BPJS) Bali Otto Sugiarto menegaskan, pemerintah tidak mungkin melakukannya sendiri, harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Sebab masyarakat lah yang berada di garda terdepan dalam memerangi Covid-19 ini. Pemerintah lewat gugus tugas Covid-19 sendiri tidak akan sanggup melawannya.

"Kami berharap Pemerintah pusat dan daerah bisa memberikan respons positif bagi inisiatif seluruh warga masyarakat melalui berbagai kelompok warga untuk mendorong rapid tes Covid-19 secara mandiri dan massif bagi seluruh rakyat di daerah," kata Otto dalam keterangan tertulis diterima Kabarnusa.com, Senin (13/4/2020).

Jika setiap orang bisa melakukan tes mandiri, jika setiap unit kerja di BUMN, BUMD, BUMS dan kelompok masyarakat lainnya mampu menanganinya maka kita bisa meminimalisir risiko penularan Covid-19 dari segala penjuru NKRI.

Pasalnya, ketika pemerintah menanganinya sendiri, bahkan ketika pasien datang ke rumah sakit maupun klinik untuk melakukan rapid tes, tentu akan mengurangi beban tenaga medis yang sudah amat kewalahan atasi Covid-19.

"Masyarakat adalah garda terdepan, pemerintah di tengah dan tim medis garda terakhir dalam penanganan Covid-19," kata Otto menegaskan.

Untuk itu, pemerintah harus memberikan ruang kebijakan memperluas rapid test Covid-19 untuk seluruh warga, tidak saja di level bawah melainkan di level menengah atas. Tidak saja membuat kebijakan protokol kegiatan selama PSBB melainkan juga rapid test secara massif.

Warga yang terindikasi positif Covid-19 harus segera diisolasi, dan warga yang negatif Covid-19 bisa beraktivitas kembali untuk roda perekonomian, peribadatan, aktifitas sosial, dan lainnya.

"Jika seluruh warga terus diisolasi terus sampai batas waktu yang tidak menentu justeru akan mematikan semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara," tandasnya.

Pada bagian lain, Otto menilai penanganan pandemi Covid-19 terus berkejaran dengan waktu karena pemberitaan informasi perkembangan Covid-19 oleh pihak pemerintah, setiap hari selalu muncul peningkatan jumlah penderita Covid-19, bukan penurunan angka penderita, apalagi angka penderita berhenti total.

Meski terkesan pemerintah lambat ambil kebijakan antisipasi Covid-19 namun, itu jauh lebih baik karena masih ada kesempatan, namun sampai kapan?

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah terutama Jabodetabek baru pada langkah membatasi ruang gerak aktivitas publik dan menyerukan ke semua warga untuk di rumah saja/work from home (WFH), cuci tangan, jaga kesehatan, dan lainnya.

Pastinya pandemik Covid-19 dan PSBB secara ekonomi telah melumpuhkan perekonomian nasional. Iklim dan produktivitas kerja turun drastis, pekerja harian lepas, UMKM, bahkan pemberi kerja/pengusaha sudah menyalakan alarm bahaya perekonomian sudah tidak berdaya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) telah merilis pernyataan bahwa mereka hanya bisa bertahan hingga bulan Juni 2020 hadapi wabah Covid-19 dan kebijakan pemerintah terkait PSBB. Setelah itu pengusaha tidak bisa bertahan alias kolaps.

Intinya, pemerintah harus menangkap sinyal alarm bahaya dari suara publik, maka kebijakan antisipasi Covid-19 tidak bisa main-main, salah ambil kebijakan bisa mengancam seluruh bangsa ini.

"Kematian warga terkena Covid-19 bertambah, peribadatan warga seluruh agama secara berjamaah stop, perekonomian mati, dan bangsa ini masuk lembah krisis multidimensi yang mendalam," demikian Otto. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi