Inilah Tujuh Instruksi Gubernur Bali dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Minggu, 26 April 2020 : 09.02
Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan tujuh hal penting dan strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19/ist
Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan tujuh hal penting dan strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di Provinsi Bali.

Instruksi mengacu perkembangan data terakhir, yang menunjukkan kasus positif Covid-19 di wilayah Bali didominasi oleh imported case yaitu sebanyak 78,15 persen.

Koster menegaskan, pendataan PMI/ABK dan krama berbasis desa adat tertuang dalam Instruksi Gubernur Bali Nomor 412.2/2018/PPDA/PMA Tentang Pendataan Pekerja Migran Indonesia /Anak Buah Kapal dan krama di desa adat dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Bali.

Untuk itu, gubernur mengefektifkan pendataan Pekerja Migran Indonesia/Anak Buah Kapal (PMI/ABK) dan krama di desa adat sebagaimana disampaikan dalam rilis, Minggu (26/4/2020).

Instruksi ditujukan kepada Wali Kota dan bupati se-Bali serta bandesa adat atau sebutan lain yang berada di sejebag jagat Bali.

Instruksi terdiri dari tujuh poin, pertama, melakukan pendataan terhadap PMI/ABK yang merupakan krama Bali, datang dari luar negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai tanggal 13 April 2020, yang ada di wewidangan Desa Adat.

Masih dalam instruksi poin kesatu, pendataan juga dilakukan terhadap krama (krama desa adat, krama tamiu dan tamiu) datang dari provinsi lain luar Bali yang ada di wewidangan Desa Adat.

Kedua, gubernur mengintruksikan bandesa adat menugaskan Satgas Gotong Royong untuk melakukan pendataan.

Ketiga, bandesa adat atau sebutan lain menugaskan Prajuru Banjar Adat atau sebutan lain di wewidangan desa adat untuk memfasilitasi/membantu Satgas Gotong Royong agar pelaksanaan pendataan berjalan lancar dan sukses.

Keempat, Wali Kota dan Bupati se-Bali diinstruksikan agar menugaskan Perbekel/Lurah untuk bersinergi dengan Bandesa Adat atau sebutan lain dalam melaksanakan pendataan.

Kelima, Bandesa Adat atau sebutan lain dan Perbekel/Lurah agar memfasilitasi/membantu Satgas Gotong Royong dalam melaksanakan pendataan. Keenam berisikan tata cara pendataan.

Data diinput secara online melalui pada alamat website https://hmc.baliprov.go.id/internal/pmi.

Bagi Desa Adat yang mengalami kesulitan akses internet, pendataan dapat dilakukan dengan mengisi formulir pendataan yang tercantum pada Lampiran I dan Lampiran ll Instruksi Gubernur ini.

Desa Adat yang telah selesai melakukan pendataan agar mengirimkan data tersebut kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali paling lambat tanggal 30 April 2020.

"Ketujuh, pendataan dilaksanakan mulai tanggal 27 sd 29 April 2020 secara swadaya dengan gotong royong demi tugas kemanusiaan," demikian bunyi instruksi Gubernur Bali.

Instruksi Gubernur ini dikeluarkan merujuk pada beberapa payung hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Kemudian, Maklumat kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/1/2020 tanggal 19 Maret 2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Juga berdasar, Keputusan Gubernur Bali Nomor 270/04-G/HK/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona atau Covid-19 di Provinsi Bali serta Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prow Beli/m/2020 tanggal 28 Maret 2020 tentang Satuan Tugas (SATGAS) GOTONG ROYONG Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali.

Pertimbangan dikeluarkannya instruksi ini menurut Gubernur Koster, adalah penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat dan meluas sehingga harus diwaspadai dan diantisipasi dengan melakukan pendataan terhadap PMI/ABK serta krama dari Provinsi lain luar Bali yang berada di wilayah/wewidangan Desa Adat.

"Pendataan ini dimaksudkan untuk memetakan potensi penyebaran Covid-19 sehingga lebih cepat ditangani,“ kata Koster menegaskan. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi