Gubernur Koster Pastikan Pemprov Bali Tanggung Pasien Positif Corona

Selasa, 14 April 2020 : 06.39
Gubernur Bali I Wayan Koster/ist
Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali akan menanggung biaya semua pasien positif corona sebagai upaya mempercepat penanganan dan mencegah penyebaran Covid-19.

Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan, langkah itu, bagian dari berbagai terobosan strategis sebagai upaya mempercepat penanganan dan pencegahan penyebaran corona di Provinsi Bali.

Sebelumnya langkah strategis seperti pelibatan desa adat melalui pembentukan Satgas Gotong Royong, pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Tim Percepatan Penanganan Dampak dan Pemulihan Akibat COVID-19 di Provinsi Bali.

"Terkait upaya pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19, disepakati bahwa pasien positif menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi," tegas Koster dalam keterangan resminya, Senin (13/4/2020).

Untuk penanganan pasien negatif dari hasil rapid test yang dilakukan di pintu masuk, baik kelompok ABK, Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau masyarakat lainnya yang datang dari luar Bali, karantinanya akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Dengan kata lain, mereka yang hasil rapid test negatif tidak lagi diarahkan untuk isolasi mandiri. Namun dalam situasi tertentu, seperti kadatangan pada dini hari, mereka akan dikarantina dulu di provinsi dan jika hasil rapid testnya negatif, maka akan langsung diarahkan ke kabupaten/kota.

Kata Koster, kesepakatan ini merupakan kemajuan dalam upaya penanganan COVID-19. Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran sebagian masyarakat bila PMI dengan hasil tes negatif diarahkan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing yang belum tentu mereka jalani dengan disiplin.

Soal pola karantina yang diberlakukan terhadap PMI yang negatif COVID-19, Gubernur menyerahkan kebijakan kepada kabupaten/kota. "Bupati atau wali kota dapat memanfaatkan, hotel, fasilitas milik pemerintah, seperti gedung diklat, sekolah atau gedung lainnya," tukas dia.

Pada masa karantina, kabupaten/kota juga akan melakukan pengujian yang lebih muktahir melalui swab yang akan diperiksa dengan metode PCR (Polymerase Chain Reaction) di RSUP Sanglah. Tes PCR ini akan dilakukan secara betahap sesuai kapasitas.

Koordinasi dan komunikasi akan terus ditingkatkan agar upaya penanganan semakin baik dan COVID-19 di Provinsi Bali dapat segera diselesaikan.

Melalui kerjasama semua pihak, Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini optimis Bali akan mampu mengatasi persoalan ini. Karena bila dicermati data, dari total kasus positif, sebagian besar adalah imported case yang dibawa oleh mereka yang memiliki perjalanan ke luar negeri atau luar daerah.

Secara akmulatif, angkanya memang naik, tapi yang perlu kita syukuri, transmisi lokal jumlahnya sangat kecil. Itu artinya kasus di Bali berbeda dengan daerah lain. Kecilnya angka transmisi lokal mengindikasikan bahwa penularan di masyarakat dapat dikendalikan.

"Ini juga berarti masyarakat kita disiplin menjalankan himbauan,” tandasnya lagi.

Koster tidak hanya memikirkan langkah strategis upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, namun telah pula mengambil langkah untuk menangani dampak pandemi ini tehadap sektor ekonomi yang sangat dirasakan masyarakat.

Untuk pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat terdampak, ia telah memikirkan pemenuhan kebutuhan dalam jangka pendek melalui sinkronisasi sejumlah program.

Antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai, kartu pra kerja dan yang lain akan ditangani dengan sumber di daerah seperti pemanfaatan dana desa dan bantuan desa adat.

Kabupaten/kota menyepakati pemanfaatan dana desa dan bantuan desa adat dengan format dan skema yang sama. Soal bentuk bantuan yang diberikan, apa itu berupa tunai atau sembako, diserahkan pada kebijakan tiap kabupaten/kota.

Karena karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya tidak sama.

Dalam rilis disampaikan itu, Koster didampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menggelar Rapat Koordinasi dengan Bupati/Walikota se-Bali.

Rakor yang berlangsung di Ruang Pertemuan Jayasabha itu bertujuan merapatkan barisan untuk memperkuat dan mengoptimalkan upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Selain itu, Rakor juga membahas dampak COVID-19 terhadap dunia usaha dan kehidupan masyarakat serta skema pembiayaan yang bisa dilakukan untuk mengatasi dampak tersebut melalui sinkronisasi pemanfaatan dana pusat, provinsi dan kabupaten/kota, mengacu pada arahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Masih terkait dana penaganan COVID-19, selain pemanfaatan dana desa dan bantuan desa adat, Pemprov Bali juga telah melakukan penyisiran anggaran sebesar Rp 150 miliar yang akan dimanfaatkan untuk penanganan wabah ini.

Lebih dari itu,Pemprov Bali juga telah menyiapkan skema upaya pemulihan dunia usaha bila COVID-19 telah berakhir. Lebih detail, skema itu nantinya akan dijabarkan dalam surat edaran.

“Kita berharap bisa cepat selesai sehingga upaya pemulihan bisa segera dilakukan,” ujarnya. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi