Ekonom: Tak Ada Alasan Kuat Pemerintah Menurunkan Harga BBM

Kamis, 16 April 2020 : 08.23
Jakarta - Di tengah gejolak fluktuasi harga minyak mentah dunia bukan menjadi alasan tepat bagi pemerintah untuk menurunkan harga jual BBM.

Pemerintah "didesak" oleh sebagian masyarakat untuk menurunkan harga jual Bahan Bakar Minyak ditengah fluktuasi harga minyak mentah dunia dan pandemik corona virus disease 19 (covid 19).

Secara umum, Pemerintah harus memperhatikan dengan cermat dan seksama soal ketahanan energi nasional yang selama ini ketergantungan terhadap impor minyak mentah cukup tinggi, 700-800 ribu barrrel per hari.

Khusus untuk kenaikan harga jual BBM juga harus dilihat timbal baliknya (trade off), bahwa hampir selama 3 (tiga) tahun Pertamina tidak diberikan izin menaikkan harga jual BBM atas pengaruh harga keekonomian minyak mentah dunia.

Dalam pandangan Ekonom Konstitusi Defiyan Cori, sejak awal Tahun 2017 harga keekonomian minyak mentah dunia selalu berfluktuasi di kisaran $US 45 sd 70, yang seharusnya Pertamina juga punya kesempatan menaikkan harga jual BBM paling tidak juga sebanyak 4 kali (penyesuaian triwulan).

"Sebab, apabila tidak ada penyesuaian selain melanggar UU, maka Pertamina sebagai korporasi dan BUMN akan menanggung beban biaya lebih besar, padahal ada kesempatan untuk memperoleh keuntungan bagi negara," ungkapnya dalam siaran pers diterima Kabarnusa.com, Kamis (16/4/2002).

Namun, Kementerian ESDM saat itu tak kunjung melakukan penyesuaian atau perubahan atas harga jual BBM Pertamina kepada konsumen yang bisa saja atas pertimbangan tertentu, diantaranya janji politik Presiden.

Apalagi, ditengah menurunnya harga keekonomian minyak mentah dunia yang telah sampai pada harga US$ 20-25 per barrel, apabila imball balik tidak diperhitungkan justru akan mempersulit aksi korporasi Pertamina dalam jangka panjang.

Terhadap perkembangan musibah pandemik covid 19 dan kecenderungan harga minyak mentah dunia yang anjok ini, maka pemerintah harus berhati-hati mengambil sikap dan kebijakan yang tepat.

Selain mempertimbangkan penurunan harga minyak mentah dunia ini berdasarkan ketentuan peraturan dan per-Undang-Undangan yang berlaku di satu sisi.

Maka, disisi yang lain, pemerintah harus konsisten menjalankan kebijakan energi nasional, terutama menjaga peran strategis dan konstitusional keberlanjutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam industri minyak dan gas bumi.

Sekali lagi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang saat ini dijabat oleh Arifin Tasrif harus mengambil kebijakan yang arif dan bijaksana terhadap adanya permintaan atau desakan publik berkaitan dengan penurunan harga minyak mentah dunia dan pengaruhnya atas harga BBM yang berlaku saat ini atau harus diikuti pula dengan menurunkan harga jual BBM di dalam negeri.

"Kalaupun "terpaksa" menurunkan harga jual BBM, maka sebaiknya opsi kebijakan energi yang sehat dan bersih lingkungan harus diambil, yaitu dengan mendekatkan jarak harga BBM yang memiliki RON tinggi kepada RON yang rendah, agar terjadi migrasi konsumen yang memakai BBM subsidi," tukas alumnus UGM Yogyakarta ini.

Walaupum sebenarnya, jika dicermati secara periodik, bahwa fluktuasi harga minyak dunia telah sering terjadi secara simultan. Penurunan harga minyak dunia Tahun 2020, terjadi pada bulan Januari 2020, yaitu US$63-65 per barrel dari sebelumnya US$60,84-65 per barrel pada bulan September 2019.

Sementara pada bulan Februari dan Maret 2020 harga minyak dunia kembali turun menjadi US$ 32-35 per barrel. Artinya, selama 6 (enam) bulan terakhir fluktuasi harga minyak dunia berada pada interval US$30 per barrel, yang kemudian menjadi US$20-23 per barrel pada awal bulan April 2020.

"Pemerintah harus memperhitungkan defisit migas yang selalu terjadi serta mengkaji betul dan mengkalkulasi secara cermat dan tepat, apakah dengan fluktuasi harga minyak yang terjadi hanya dalam sebulan dapat diterima menjadi alasan menurunkan harga BBM?," tukasnya dengan nada tanya.

Lebih dari itu, adalah pemerintah juga harus memperhatikan trade off (imbal balik) penurunan harga minyak dunia ini dengan fluktuasi kurs US dollar terhadap mata uang Rupiah yang berada pada kisaran Rp 14.000-17.000 (berpotensi berubah lagi) atas pembelian minyak mentah yang berasal dari impor.

Terbukti, pada tanggal 3 April 2020, harga minyak mentah dunia kembali mengalami kenaikan sangat signifikan dalam beberapa hari.

Hal ini terjadi pada minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) yang melonjak naik sebesar 24,67 persen menjadi USD 25,32 per barel, hanya untuk kenaikan persentase satu hari, dan merupakan kenaikan harga terbesar dalam sejarah.

Benchmark harga internasional lainnya adalah, minyak mentah Brent yang melonjak sebesar 17,8 persen, atau USD 4,40, diperdagangkan pada harga US$29,14 per barrel.

Defiyan mencontohkan, jika harga minyak mentah dunia pada bulan Januari 2020 adalah US$63 per barrel, maka pembelian sejumlah 700.000 barrel akan membutuhkan sekitar Rp 617,4 Miliar (kurs US$1 = Rp 14.000).

Pada bulan Maret 2020, terjadi penurunan harga menjadi US$32 per barrel, tapi dengan kurs dollar terhadap Rupiah menjadi rata-rata Rp 16.000, maka dengan jumlah barrel yang sama total harga pembelian menjadi Rp 358,4 Miliar.

Artinya, ada selisih pengaruh penurunan harga minyak dan fluktuasi nilai Dollar atas Rupiah sejumlah Rp 259 Miliar. Namun, kenaikan pada tanggal 3 April 2020 yang begitu cepat juga akan merubah alokasi anggaran untuk rencana pembelian jumlah barrel tertentu per hari.

Apalagi, kalau kenaikan harga minyak mentah dunia secara tiba-tiba juga mengalami kenaikan kembali ke posisi harga di bulan Januari 2020.

Kalkulasi ini, harus menjadi pertimbangan penting pemerintah dalam mengambil kebijakan harga jual BBM di dalam negeri, agar tidak membebani keuangan negara dan merugikan BUMN sektor minyak dan gas bumi serta dunia usaha atas fluktuasi harga tersebut.

Disamping itu, fluktuasi harga minyak mentah dunia ini harus menjadi perhatian pemerintah dan negara-negara penghasil minyak dunia agar kestabilan ekonomi antar kawasan dan dunia tidak terganggu.

Dunia memang membutuhkan keseimbangan baru, akan tetapi "mempermainkan" harga dengan motif mengganggu kestabilan perekonomian dunia dan kemaslahatan hidup bersama adalah sebuah tindakan kejahatan juga.

"Oleh karena itu organisasi negara-negara pengekspor minyak atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), harus memahami kondisi negara lain yang bukan penghasil minyak mentah dan pengekspor minyak dunia," kata Defiyan mengakhiri. (rhm)
Bagikan Artikel

Berita Terbaru

Lihat Semua

Rekomendasi