Angkut Ratusan PMI, Gubernur Bali: Izin Sandar KM Carnival Splendor Kewenangan Pusat

Sabtu, 25 April 2020 : 17.05
Gubernur Bali I Wayan Koster/ist
Denpasar – Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan izin sandar Kapal Motor (KM) Carnival Splendor yang mengangkut 327 pekerja migran Indonesia (PMI) yang datang dari Australia sepenuhnya kewenangan pusat.

Ratusan penumpang kapal, 188 di antaranya warga Bali itu, sempat hendak bersandar di Bali namun karena belum memiliki izin pusat sehingga akhirnya bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

"Kewenangan untuk itu ada di pusat, bukan Bali, jadi tidak benar Pemprov Bali menolak kedatangan kapal tersebut," ujar Koster di sela teleconference bersama Kapolda Bali Irjen Pol Petrus R Golose serta Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, Kejati Bali Idianto SH MH dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali guna memantapkan penanganan Covid-19, di ruang rapat Gedung Gajah, Jayasabha Denpasar, Sabtu (25/4/2020).

Dijelaskan, kapal tidak sandar di Benoa, lanjut dia, pertama, karena memang belum ada izin dari pusat. Kewenangan untuk itu ada di pusat, bukan Bali. Kedua, sesuai keputusan Gugus Nasional, setiap armada yang melalui jalur laut, turunnya di Tanjung Periok.

Dikarantina di Jakarta. Ini adalah keputusan Gugus Tugas Nasional melalui protokol Kemenlu, Gugus Tugas Nasional dan Kementerian Perhubungan.

"Jadi kedatangan kapal pesiar yang membawa awak PMI sepenuhnya menjadi kewenangan pusat dan saat ini sudah diambil alih oleh Gugus Tugas Pusat," tegas Koster.

KM yang sempat dikabarkan terkatung-katung di perairan Karangasem tersebut, menurut Gubernur Koster saat ini sudah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, guna mendapatkan tindak lanjut sesuai prosedur penanganan Covid-19.

Lantaram diambil alih Gugus Tugas Pusat, tentu harus melalui jalur khusus yang ditentukan di sana yakni bersandar di Tanjung Priok. Selanjutnya para awak kapal akan mengikuti rapid tes dan proses karantina.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta menjelaskan, berkaitan dengan repatriasi PMI/ABK merupakan kewenangan Gugus Tugas Covid-19 Nasional.

Keputusan sandar tidaknya kapal pesiar untuk repatriasi PMI di pelabuhan yang ditunjuk merupakan kewenangan Gugus Tugas Covis-19 Nasional setelah diajukannya permohonan Ditjen Konsuler dan Protokol Kementerian Luar Negeri Kepada Gugus Tugas Nasional.

Gugus Tugas Provinsi tidak dalam posisi memutuskan pintu masuk yang digunakan untuk repatriasi. "Kita di provinsi selalu menyiapkan seluruh kapasitas untuk mengantisipasi setiap keputusan tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali sudah pernah menerima kedatangan PMI/ABK yang bersandar atau turun di Benoa sesuai keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covod-19.

Gugus Tugas Nasional tentunya sudah mempertimbangkan semua aspek berkaitan dengan efektivitas dan kemudahan penanganan untuk mengontrol penyebaran Covid-19 di daerah sesuai data yang berhasil dikumpulkan secara nasional. (rhm)
Bagikan Artikel

Rekomendasi